Monday, March 14, 2011

Nyaman Di Celah Kantung Pemerintah


22 November 1986

HADIAH ulang tahun ke-40 bagi Aburizal Bakrie sekali ini cukup istimewa. Manajer puncak kelompok Bakrie & Brothers itu, pekan lalu, mendapat trofi Orang Muda Berkarya Internasional (The Outstanding Young Persons of the World 1986) dari Junior Chambers (Jaycees) International. Sebuah trofi berupa bola dunia disanggah dua telapak tangan keemasan itu diterimanya dalam sebuah upacara meriah di Nagoya, Jepang, ribuan kilometer jauhnya dari tempatnya merintis usaha. Jaycess memang tak dikenal di sini. Bobot pemilihannya atas Ical -- begitu Aburizal disapa -- dan enam anak muda berusia di bawah 40 tahun lainnya, barangkali, bisa dilihat dari nama-nama tim jurinya. Di situ duduk, antara lain, Reijiro Hattori (Presiden Hattori Seiko Ltd., penghasil komputer dan iam Seiko) dan Valery Giscard d'Estain (bekas presiden Prancis).
Juri memilih Ical, tentu, bukan karena dia anak sulung Achmad Bakrie, pengusaha dan pendiri Bakrie & Brothers. Dia dipilih karena setidaknya dianggap bisa menunjukkan kewirausahaannya yang jauh dari bayang-bayang sang ayah. Tapi harus diakui, kharisma dan lingkungan berusaha yang diletakkan Bakrie senior cukup besar peranannya. Ical, yang bisa dianggap sebagai salah satu penerus kelompok usaha Bakrie, tentu, tak harus mengulang saat-saat perintisan sang ayah, 40 tahun lalu, sebagai komisioner perdagangan kopi dan lada. Dasar-dasar bakal munculnya sebuah perusahaan besar dari kelompok itu, yang kini menaungi 14 suku usaha dan memberi hidup 10.000 orang, memang sudah diletakkan Achmad Bakrie -- kini 70 tahun.
Orang kini bisa melihat dari kelompok Bakrie, selain pipa dihasilkan pula cokelat dan karet. Dari industri pipanya, tahun lalu, perputaran uang kelompok Bakrie mencapai Rp 40 milyar. Perkebunan karetnya di Sumatera (cokelat dan kelapa belum menghasilkan) perputarannya Rp 32 milyar. Bakrie & Brothers sendiri Rp 20 milyar. Tulang punggung bisnis kelompok ini, sekarang, memang berada di sektor perkebunan dan pipa. "Karena pelbagai alasan, perputaran usaha di pipa turun banyak. Kalau tahun ini bisa mencapai Rp 30 milyar saja bagus," ujar Aburizal, Executive Vice President Bakrie & Brothers.
Industri pipa memang jadi kebanggaan Bakrie, karena sudah dirintis sejak 1959 dengan menghasilkan pipa ukuran 1,5 inci. Dari situ usahanya terus berkembang hingga bisa menghasilkan pipa 16 inci. Jarang orang pribumi yang mulai merintis usaha di masa penuh pergolakan bisa bertahan seperti Achmad Bakrie. Yang kini masih bisa bertahan dan tetap aktif mengendalikan usaha, di antaranya, tinggal Soedarpo Sastrosatomo, Fritz Eman, Hasjim Ning, dan Eddy Kowara. Nama besar pengusaha macam Rahman Tamin dan Sidi Tando, mungkin karena kurang menyiapkan generasi penerus, seperti tercoret dari percaturan bisnis para raksasa di sini.
Kini, setelah 20 tahun usia Orde Baru, orang berkenalan dengan sejumlah raksasa baru, seperti Liem Sioe Liong, Tan Siong Kie (grup Roda Mas), Go Swie Kie (Gunung Sewu), William Soeryadjaya (Astra), Go Ka Him (Dharmala), Eka Wijaya (Sinar Mas), Agus Nursalim (Kedaung), Djuhar Sutanto (Indocement), maupun Mochtar Riady (grup Lippo). Skala usaha mereka umumnya sudah ratusan milyar rupiah. Bidang usaha mereka ada di hilir sampai hulu. Bahkan pengusaha seperti Liem Sioe Liong, kini, juga sudah melebarkan sayap ke luar negeri. Selain mereka, muncul pula kelompok usaha seperti Tri Usaha Bakti, Propelat, maupun Dharma Putra Kostrad.
Minyak, yang harganya melesat terus sejak tahun 1974, harus diakui, banyak berperanan dalam mendorong pertumbuhan usaha mereka. Tak banyak orang membayangkan migas, yang di 1973-1974 hanya memberikan sumbangan Rp 344 milyar, dua belas tahun kemudian memberikan andil hingga Rp 11 trilyun lebih untuk APBN. Wajar bila pengusaha yang memperoleh banyak proyek pemerintah -- setidaknya yang mendapat fasilitas dan proteksi -- tumbuh dengan cepat. Dan dengan cepat pula mereka melakukan diversifikasi.
Apakah mereka pengusaha tangguh? Menurut Kwik Kian Gie, Ketua Dewan Direktur Institut Manajemen Prasetiya Mulya, pengusaha hakikatnya adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhl kebutuhan masyarakat dengan mendapat imbalan. Di sini, kata dia, kebanyakan mereka bukan berasal dari kekuatan bisnis murni. Singkat kata, mereka bisa besar, "Karena mereka menyuplai barang dan jasa kepada pemerintah," ujarnya. Selama cara mereka mengadakan barang dan jasa dilakukan dengan persaingan sehat, Kwik beranggapan kehadiran pengusaha jenis ini tidak akan mengganggu. Tapi kalau mereka sudah menjadi sekadar pemburu rente, dengan menjadi importir atau distributor tunggal, soalnya bisa lain. "Saya banyak mendengar proses seperti itu tapi belum menemukan buktinya," katanya. Memang, pemerintah bisa saja beralasan beleid penunjukan importir, distributor tunggal, atau membatasi masuknya barang impor itu dilakukan untuk melindungi industri lokal.
Dalam soal mengendalikan tata niaga besi baja, misalnya, pemerintah menunjuk Giwang Selogam sebagai importir tunggal. Repotnya, ikhtiar proteksi semacam itu sering dituduh jadi penyebab ekonomi biaya tinggi. "Proteksi, saya kira, sebaiknya dilakukan dengan sistem tarif," kata seorang pengamat. "Sanggup nggak mereka bersaing dengan cara itu." Tapi ada juga pengusaha yang bisa besar di luar kantung pemerintah. Bob Sadino yang sukses sebagai pengecer, Dick Gelael yang berhasil mengelola pasar swalayan, dan juga Sosro yang berhasil menjual teh botol bisa disebut sebagai pengusaha yang hampir sepenuhnya besar dari bersaing di pasar bebas. Menurut Christianto Wibisono, Direktur Pusat Data Business Indonesia, mereka bisa digolongkan sebagai pengusaha yang kerja keras dan menabung untuk investasi. "Jenis yang seperti inilah yang harus ditumbuhkan," katanya.
Tapi gelanggang kini sudah telanjur dikuasai pengusaha yang dulunya mendapat cipratan uang minyak dan konsesi. Generasi anak dari pengusaha besar kini sudah tampil sebelum ayah mereka surut. Lihat saja Anthony Salim anak Liem Sioe Liong atau Edward Soeryadjaya anak William Soeryadjaya. Sesudah harga minyak jatuh, dan konsesi makin mahal diperoleh, ayah beranak semacam itu kini memasuki masa pasca kejayaan minyak. Masa transformasi seperti itu jelas merupakan periode sulit. Di situ seseorang akan ditentukan, "Apakah dia itu wiraswasta tulen atau bukan," kata Dr. Jisman Simanjuntak. Korban tentu akan jatuh.
Dalam kaitan itu, seorang ekonom mengaku tidak bisa terlalu optimistis melihat kemampuan bersaing pengusaha muda yang terlalu banyak diproteksi itu. "Kalau prestasi dan penampilan mereka diadu di pasar internasional, tidak ada yang memadai," kata Kwik Kian Gie. "Buktinya, tak ada barang atau jasa yang mereka hasilkan yang berarti untuk diekspor."
Begitu? Coba dengar sendiri suara para pengusaha:
ABURIZAL BAKRIE Tidak selamanya Aburizal Bakrie sukses menjalankan usaha. Mendeci Enterprise, sebuah usaha di bidang jasa pemborongan jembatan dan bangunan yang didirikan Ical bersama sejumlah temannya, pernah bangkrut dan punya utang besar. Itu terjadi, mungkin, gara-gara Ical sedang memusatkan perhatian untuk menyelesaikan kuliahnya di ITB. Setahun setelah lulus dari ITB, sekitar 1973, insinyur elektro ini pinjam uang Rp 16 juta pada ayahnya dan berjanji akan mengembalikannya setahun kemudian. Tidak sampai setahun pinjaman itu bisa dilunasinya. Karena kemudian Achmad Bakrie, sang ayah, membutuhkan tenaganya, perusahaan itu terpaksa dihentikannya. Iklim berusaha ketika itu memang sedang pasang naik. Orang melihat, sesudah pemerintah banyak memperoleh uang minyak, melakukan bisnis dengan pemerintah akan menguntungkan. Bakrie & Brothers masuk menawarkan pipa minyak tekanan tinggi untuk Pertamina. "Terus terang keputusan membuat pipa minyak itu tak dilakukan dengan studi kelayakan mendalam," katanya mengenang. Persaingan di antara penghasil pipa produsennya berjumlah 12 -- ternyata cukup ketat. Bakrie ternyata berada di depan.
Ical tak menganggap keliru bila ketika itu pcrusahaannya banyak melakukan bisnis dengan pemerintah yang sedang banyak uang. Sekarang keadaan berubah. Bakrie kemudian mengalihkan sebagian modalnya antara lain, ke usaha perkebunan. "Sasaran kami kini tidak sepenuhnya kepada pemerintah," katanya di Nagoya. "Usaha diversifikasi yang kami kembangkan adalah ke bidang ekspor." Toh Ical tetap menganggap penting swasta dan perusahaannya memelihara dan membina kerja sama dengan pemerintah terutama untuk menghadapi pesaing dari luar negeri. Dia mengharapkan pemerintah bisa berperanan seperti MITI (Departemen Perindustrian dan Perdagangan Internasional) bagi pengusaha Jepang. Dalam situasi yang sedang sulit seperti sekarang, "Pemerintah kita jadikan rekan dalam usaha," kata Ical, yang juga aktif di PBSI tbulu tangkis) mengurus soal dana.
Sebagai manajer profesional di kelompok Bakrie, Ical merintis kariernya di situ mulai 1972, sebagai pembantu direksi dalam bidang teknik dan penjualan. Dua tahun kemudian baru diangkat sebagai direktur umum. Tahun 1977 ia terpilih sebagai ketua umum Hipmi untuk masa dua tahun. Pengalaman manajerialnya, karena itu, banyak diperoleh di lapangan. Tapi ia juga suka mengikuti kursus dan baca buku. Ayah tiga anak ini, ternyata, lebih suka menerapkan pola manajemen matriks. "Karena bagian yang satu bisa membantu bagian lainnya yang memerlukan," katanya. Tapi jika terdesak, nasihat dari Bakrie senior tetap diperlukan. Dan sang ayah tampak tahu betul kapasitas setiap anaknya itu -- Nirwan Dermawan sebagai direktur ekspor, dan Indra Usmansyah, sebagai manajer umum urusan ekspor komoditi tradisional. Seorang anak wanita Bakrie sementara itu belum begitu aktif di perusahaan.
ABDUL LATIEF Raja di bidang perdagangan eceran ini tampaknya sudah pulih dari luka-luka dihajar kebakaran. Tak ada lagi sisa bekas kebakaran di Sarinah Jaya, Kebayoran, yang pernah seperti memupuskan harapan Abdul Latief, sang pemilik, ketika menyaksikan tokonya dimakan api lebih dari setahun lalu. Tahun ini, Latief malah sudah membuka sebuah toko lagi di Manggarai, menambah nama usahanya yang sudah ada di Blok M, Pasar Baru, dan Pluit. Sarinah Jaya memang belum sebesar Sears Roebuck di Amerika atau Daimaru di Jepang. Tapi Latief, yang memulai usaha dari menjual pelbagai barang kerajinan dengan menyewa ruang di Sarinah lebih dari 12 tahun lalu, tetap tak bisa dianggap enteng.
Dia bukan sekadar pemilik toko. Latief juga menghasilkan pakaian jadi, dan melakukan kegiatan ekspor impor pelbagai mata dagangan. Dia kini bahkan sudah masuk ke sektor pembenihan benur (bibit udang) bersama Tanri Abeng. Pengusaha yang membawahkan sekitar 3.000 karyawan ini tetap menyebut pentingnya peranan pemerintah dalam ikut mendorong pertumbuhan swasta di sini. Dia menganggap tak masuk akal sebuah usaha swasta bisa besar tanpa campur tangan dan bebas dari peranan pemerintah. "Bahkan munculnya raksasa Mitsui di Jepang juga berkat campur tangan dan proteksi pemerintah Jepang," katanya.
Sarinah Jaya sendiri sejak dulu berusaha menempatkan diri untuk tidak bergantung pada pasar pemerintah dan minta fasilitas. "Saya ingin berada di pasar yang sehat," katanya. Pengalamannya sebagai kepala promosi penjualan di PT Department Store Sarinah (1963-1971) ditambah dengan pelbagai latihan di luar negeri, jelas banyak membantu Latief dalam mengembangkan usahanya. Dia termasuk tak sungkan mendatangkan konsultan dari luar negeri untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan manajerial karyawan. Pemerintah, di pihak lain, sesungguhnya juga ingin melihat Latief muncul sebagai pedagang yang menguasai jalur distribusi yang berwawasan internasional. Karena itu, Latief, 46, sering kelihatan diaJak mengikuti misi promosi perdagangan dan promosi investasi pemerintah ke luar negeri.
Proteksi dan bimbingan pemerintah, kata dia, bagaimanapun tetap diperlukan untuk masa tertentu. "Bayi yang baru lahir misalnya, perlu proteksi. Tapi kalau sudah bisa berjalan, lepaskan saja, sambil tetap diawasi," katanya. Dari sedikit pengusaha pribumi yang sedang maju, Latief bisa digolongkan sebagai orang yang memulai bisnisnya dari nol. Dasar-dasar dan modal awal perusahaan dirintisnya sendiri -- dari mulai berjualan telur dan bawang pada usia 20 tahun. Orangtuanya bukanlah pengusaha sebesar Rahman Tamin. Kalau kemudian Sarinah Jaya bisa besar, uluran pemerintah dalam ikut membiayai usahanya dengan kredit murah juga jelas berperanan. "Sangat nonsens sebuah usaha besar bisa berkembang tanpa campur tangan pemerintah," katanya terbuka.
JUSUF KALLA Untuk ukuran Indonesia Timur, nama NV Hadji Kalla Trading Coy., tentu tak bisa dianggap enteng. Pengusaha pribumi itu dikenal luas di sana, karena usahanya di bidang perdagangan, ekspor hasil bumi, dan menjual mobil Toyota terbilang berhasil. Tapi Haji Kalla senior, pendiri perusahaan itu, kini secara berangsur sudah menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada sejumlah anaknya. Di antara 10 anaknya yang menonjol adalah Jusuf Kalla, kini 42 tahun, yang sudah dididik untuk menjadi pengusaha sejak berusia 24 tahun. Kini Jusuf aktif memimpin Bukaka Agro (penghasil makan udang dan ternak), Bumi Karsa (kontraktor), keduanya di Ujungpandang dan Bukaka Teknik Utama (Engineering and Steel Works) di Jakarta.
Tender untuk pengadaan rangka jembatan, menara transmisi tegangan, dan pelabuhan sering harus diikutinya. Tentu tidak semua penawaran itu bisa dimenangkannya. Pekan lalu, misalnya, Bukaka kalah dalam mengajukan penawaran untuk pembangunan pelabuhan Telukbayur, Padang. Toh Bukaka Teknik yang 90% pasarnya berada di kantung pemerintah merasa tidak perlu minta fasilitas dan proteksi untuk menghadapi barang impor. "Proteksi terhadap industri baja sebenarnya malah merugikan kami karena perlindungan itu menyebabkan barang kami mahal, dan untuk mengikuti tender mternasional jadi tak bersaing," kata Jusuf Kalla, Direktur Utama Hadji Kalla, induk Bukaka Teknik. Proteksi, untuk mencegah munculnya persaingan tidak sehat, memang perlu. Tapi, menurut Jusuf Kalla, perlindungan seharusnya diberikan untuk jangka waktu tertentu bagi industri yang masih bayi, dan sifatnya tidak permanen. "Kalau sudah gede, proteksi mestinya dihapuskan," kata Jusuf. "Biarkan mereka bersaing menurut mekanisme pasar seperti diatur dengan Paket 25 Oktober, yang memben perlindungan pada industri lokal lewat sistem tarif."
Presiden Direktur Bank Perkembangan Asia Priasmoro Prawiroardjo tampaknya punya pendapat serupa. Yang mengkhawatirkan Priasmoro adalah bila anak pengusaha yang mendapat fasilitas dan perlindungan itu ternyata hanya duduk dan menarik upeti tanpa terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Secara jujur, sesungguhnya pengusaha seperti Liem Sioe Liong maupun Hasjim Ning adalah orang yang sukses memanfaatkan perlindungan itu. "Jadi, kalau nanti penguasanya ganti, maka pengusaha seperti itu masih akan mampu berdiri sendiri," katanya. Artinya, banyak pengusaha yang semula mendapat perlindungan berat kelak diuji kemampuannya mempertahankan diri. Masa transformasi itu cukup sulit.
Hadji Kalla kini sedang menghadapi ujian itu, sesudah pemerintah mengurangi investasinya gara-gara uang dari minyak mulai sulit didapat. Beberapa tahun terakhir ini volume usaha kelompoknya berkurang sekitar 15%. "Tapi semua itu karena iklim usaha yang memang sedang lesu," kata Jusuf Kalla, seperti berusaha menghibur sendiri.
WILLEM LUMENGKUS UMBAAS PONDAAG Ini sosok pengusaha muda yang dipersiapkan keluarga. Digembleng lima tahun di Boutnemouth College of Technology di London sebelum ditunjuk memegang kendali operasional PT Gruno Nasional -- perusahaan industri logam dasar pembuat mesin-mesin pabrik. "Saya 'kan dibesarkan dalam keluarga pengusaha swasta. Otomatis lingkungan itu menimbulkan keinginan saya untuk jadi pengusaha," kata lelaki bertubuh gemuk berusia 29 ini. Bekas perusahaan Belanda, yang pada 1959 diambil alih keluarga Pondaag dan sekarang diwariskan pada anak-anaknya ini, sejak 1972 bukan cuma membuat mesin pabrik gula tapi juga mesin minyak goreng serta industri pertambangan timah.
Sembilan puluh persen pasar Gruno adalah pemerintah. Dan untuk mendapatkan pasar itu, ia harus ikut tender. Kalah menang itu biasa. Cuma, kadang, ketentuan syarat teknis sering tak klop. Maksudnya? Ia berumpama begini, "Kita ikut tender untuk membeli sebuah mobil Corolla. Tapi diminta menggunakan ban truk. Ketika dioperasikan, ya, tentu saja jalannya tak benar." Tidak itu saja. Gruno pernah juga direpotkan pemerintah karena tagihannya Rp 500 juta telat dibayarkan. Padahal, modal kerja ini diambil dari bank. Dan Gruno pula yang harus menanggung. "Kami 'kan hanya jadi korban," kata Willem Lumengkus, pasrah.
Proteksi? Sekarang ini, katanya, rasanya tak mungkin perusahaan besar hidup tanpa proteksi, langsung maupun tak langsung. Tapi di Gruno tak ada proteksi karena barang impor tak pernah mengancam. Cuma, masalahnya tidak sesederhana begitu. Gruno harus bersaing dengan barang luar negeri karena berkait dengan pemberi kredit, yang tentunya meminta barangnya dibeli. Dia mempertanyakan soal total investasi di Indonesia, apakah sudah sebanding dengan peredaran uang yang ada. "Pemerintah harus melihat hal itu," katanya. Kalau peredaran likuiditas tidak cukup melunasi industri, berarti semua industri bergerak di bawah kapasitas. "Sudah itu, harus bersaing dengan kemampuan perusahaan luar negeri pemberi kredit." Problem-problem itulah antara lain yang memeras otaknya.
Terobosan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan, antara lain, sejak enam tahun lalu bermitra dengan perusahaan Filipina. "Teknologi dari dia, tapi peralatannya kami yang bikin sesuai dengan spesifikasi yang mereka tentukan." Situasi tiga tahun terakhir ini sangat berat dirasakan Gruno. Dari omset Rp 10 milyar kini tinggal Rp 500 juta setahun. Porsi kerja berkurang, dan 140 karyawan diberhentikan. "Kami terpaksa main PHK," katanya sedih, angkat tangan. Pabrik Gruno di Rungkut Industri Surabaya makin sepi saja.
EDWARD WANANDI Tidak ada sektor usaha yang mendapat proteksi sekaligus campur tangan pemerintah begitu tebal selain sektor industri otomotif. Untuk melindungi perakitan dan pembuatan komponen mobil, pemerintah mengenakan bea masuk tinggi atas kendaraan built up dan pemasukan komponen dari luar negeri. Secara sekilas, memang, sektor industri ini menjanjikan banyak kue legit. Kue seperti itu, tentu, juga dilihat Edward Wanandi, yang berpatungan dengan sejumlah agen tunggal perusahaan mobil Jepang, waktu dua tahun lalu memutuskan membuka usaha perakitan sumbu putar dan gandar belakang kendaraan niaga. Dari situ dia lalu juga merakit sistem rem dan transmisi. Usaha yang telah menelan investasi Rp 40 milyar itu banyak ditolong karena agen tunggal ditodong untuk secara bertahap menggunakan komponen lokal bagi kendaraan niaga mereka sesuai dengan jadwal penanggalan.
Sebagai pengusaha di sektor industri itu, Edward, 31, merasa wajar bila pemerintah memberikan perlindungan. "Tanpa uluran tangan pemerintah, kita tidak mungkin bakal maju sepesat sekarang," katanya. Untuk sektor industri otomotif pendapat itu memang ada benarnya. Dia sendiri secara tidak langsung sebenarnya juga pernah minta perlindungan ketika sebagian agen tunggal masih memakai komponen impor, meskipun industri lokal sudah menghasilkan rakitannya. "Jadi, proteksi itu sebenarnya wajar saja," katanya.
Tapi Edward bisa memupuk modal dan mengembangkan usaha bukan karena fasilitas dan konsesi dari pemerintah. Usaha pembuatan karosennya dl Pulogadung, misalnya, bisa dirintisnya karena kakaknya, Yusuf Wanandi dan Sofyan Wanandi, kenal dekat dengan Astra. Modalnya sebesar Rp 500 juta diperolehnya dari sang kakak dan pinjaman Astra sendiri. "Akhirnya, memang saya lebih banyak bekerja sama dengan kelompok Astra," katanya. Belum jelas benar apakah bisnis Edward di grup Gemala ini akan bertahan jika kelak pemerintah secara berangsur mencabuti proteksinya. Untuk perakitan transmisi, gandar belakang, dan sumbu putar, misalnya, bagaimana kalau kelak pemerintah mengizinkan ada dua atau tiga perusahaan lagi -- di samping usaha Edward yang masih satu-satunya itu?
SURYO B. SULISTO Nama Satmarindo, tentu, tak bisa dianggap enteng bila orang bicara soal kegiatan penambangan minyak. Orang yang berdiri di belakang nama besar perusahaan konstruksi lepas pantai itu adalah Suryo B. Sulisto. Usaha itu mulai dirintisnya sejak awal 1970-an, ketika masa keemasan minyak sedang menampakkan diri -- sesudah mencoba menjadi agen permen karet cap Panah buatan Amerika. Dan, ketika bisnis penambangan minyak sedang mencapai puncak kejayaannya, bisnis Satmarindo berkembang dengan pesat. Selain memberikan jasa konstruksi lepas pantai, Suryo dan kawan-kawannya juga memberikan jasa pelayanan pemeliharaan kapal, catering, perdagangan, asuransi, dan belakangan masuk ke sektor pariwisata.
Perputaran usaha 16 perusahaan di bawah payung Satmarindo setiap tahun lebih dari Rp 40 milyar. Dari hasil jerih payahnya itu, Suryo, kini 39 tahun, bisa membanggakan bahwa Satmarindo sekarang sudah tampil sebagai satu-satunya perusahaan nasional yang bergerak di bidang konstruksi lepas pantai. Saingannya di sektor jasa ini umumnya perusahaan asing yang sudah punya nama besar, seperti Mc Dermott International. Tapi karena kegiatan penambangan minyak kini sedang loyo, sektor pariwisata dan perdagangan kini mulai dilirik grup ini. "Tapi itu belum matang betul," kata sarjana muda dari Universitas Wisconsin, Amerika, itu. Untuk memasuki bidang pariwisata, Suryo Sulisto berharap pemerintah mau mengulurkan tangan. "Yang utama adalah fasilitas kredit berbunga rendah," katanya terus terang. Obyek wisata yang diincarnya berada di Manado. Tapi dia tak menyebut kekayaan alam apa yang bisa dijual di pulau paling utara itu.
WIWOHO BASUKI TJONDRONEGORO Masa emas minyak bumi telah berlalu. Tapi masa itu ternyata telah melahirkan pengusaha nasional yang bergerak di bidang rekayasa. Di antara yang menonjol sekarang ini dan masih bertahan adalah Wiwoho Basuki Tjondronegoro, 46, Direktur Utama PT Tripatra Engineering. Perusahaan yang didirikan 1973 ini telah menikmati petrodolar langsung dari ladang-ladang minyak, sehingga kini telah berkembang membawahkan 17 perusahaan, dengan omset Rp 150 milyar tahun silam. Grup Tripatra kini bergerak mulai dari industri rekayasa perlengkapan pengeboran minyak mulai dari hulu, antara lain memproduksi anjungan, kepala sumur bor (wellhead) serta X'mass tree, sampai dengan pemasangan perlengkapan itu. Bahkan ada pula yang bergerak di bidang survei laut, keuangan (leasing), serta rekayasa perlistrikan dan pertambangan umum.
Tanpa proteksi pemerintah, semua jenis usaha itu tentu akan sulit bertahan sebagai aset nasional. Basuki mengakui bahwa perhatian pemerintah, khususnya Departemen Pertambangan & Energi serta BKPM, cukup banyak menolong. "Pemerintah cukup peka mendengarkan laporan keluhan pengusaha," tutur Basuki, yang biasa bicara pelan sekali itu. Tapi bukan berarti bahwa mereka sebagai pengusaha nasional hanya tinggal menadahkan tangan. Tripatra telah berusaha agar bisa efisien dan bekerja profesional. Buktinya, antara lain, ada 91 insinyur teknik (di antara 1.000 orang) yang bekerja di Tripatra. "Kami mungkin lembaga yang menampung insinyur teknik paling banyak di luar BPPT yang di bawah Menristek," tutur Basuki, yang juga bergelar M.Sc. di bidang rekayasa perminyakan lulusan AS itu.
Kendatipun demikian, menurut ayah tiga anak yang gemar melukis bersama istrinya, Kartini, itu masih ada saja permainan tak wajar yang sering mengalahkan Tripatra dalam tender proyek Pertamina. "Lawan kami bukan anak pejabat, tetapi anak perusahaan Pertamina," kata anak pensiunan letkol polisi itu. Menurut Basuki, ada proyek yang diberikan Pertamina kepada PT Purna Bina Indonesia. Perusahaan tersebut ternyata tidak mampu melakukan pekerjaan, lalu menyuruh perusahaan AS yang mengerjakannya. "Nah, ini 'kan tidak wajar?" ujar Basuki.
KAMALUDDIN BACHIR Dengan prestasinya yang sekarang, membangun ribuan rumah murah, pengusaha muda dari Pekalongan ini sudah boleh dibilang sebagai developer swasta terbesar yang melayani permintaan melalui KPRBTN di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Tambak udangnya di Brebes, meski baru boleh dibilang semiintensif, sudah beberapa kali dipanen -- hasilnya lumayan memuaskan. Perkebunan buah-buahannya terletak di sebelah selatan Pekalongan. Semua usahanya diwadahi dalam sebuah perusahaan keluarga: Ika Muda Group, yang terdiri dari 14 perusahaan.
Ia memang berangkat dari perusahaan batik milik orangtuanya: Batik BL cukup terpandang di Kota Batik. Tapi tak cukup memuaskan Kamaluddin. Sedikit keuntungan dari sana dihimpunkan dan mulailah IMG tampil -- waktu itu -- sebagai developer pertama di kotanya. Dari belasan juta modal pertamanya kini sudah mencapai milyaran rupiah. Dapat fasilitas dari pemerintah? "Kalau fasilitas itu yang dimaksud kemudahan-kemudahan dari pemerintah memang banyak," kata pengusaha yang kini berusia 34 tahun ini. Disebutkan, contohnya, pinjaman dari bank atau kemudahan dalam mengurus perizinan. "Pengusaha," katanya, "memang harus mencari atau mengusahakan berbagai kemudahan untuk bisnisnya." Tapi fasilitas yang demikian itu, menurut dia, merupakan kesempatan yang dapat diperoleh semua pengusaha dengan caranya masing-masing. Ada yang melalui tangan bapaknya -- yang kebetulan pejabat -- atau koneksi atau juga karena prestasi yang dibangun secara bisnis biasa. Kamaluddin sendiri mengaku memperoleh kemudahan dengan cara yang disebutnya terakhir itu.
Tapi, katanya, tak penting benar bagaimana dan dan mana kemudahan diperoleh. Yang penting, tambahnya, "Apakah ia mampu mengelola secara bisnis fasilitas yang diperolehnya." Kalau tidak? "Roda bisnis pada akhirnya akan menggilas siapa saja yang tak pandai-pandai mengelola fasilitas yang diperolehnya." Ia terus terang angkat tangan kepada beberapa rekannya yang diketahuinya anak seorang pejabat tapi ternyata berhasil mengelola bisnis yang diperoleh dari fasilitas bapaknya. Kegagalan seorang pengusaha yang mendapat fasilitas dari orangtuanya, menurut penilaian Kamaluddin, tak lebih buruk dari ketidakmampuan pengusaha mengelola pinjaman dari bank -- bukankah lebih banyak "pengusaha biasa" yang kreditnya macet dibanding cerita kegagalan anak pejabat mengelola fasilitas bapaknya? Pembicaraan Kamaluddin memang tak menyentuh "daerah etik". Eddy Herwanto, Max Wangkar, Widi Yarmanto Laporan Biro-Biro

No comments:

Post a Comment