Kiprah Kematangan Berorganisasi

22 Januari 1994

KEMATANGAN berorganisasi, itulah agaknya yang berusaha ditunjukkan oleh 700 anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), yang menghadiri musjawarah nasional (Munas) di Jakarta, sepanjang pekan lalu. Kematangan seperti ini suatu hal yang tentu bisa saja diperdebatkan -- tak ditemukan misalnya dalam Kongres PDI yang ricuh itu, atau bahkan dalam Kongres PWI yang sangat mulus itu. Di luar dugaan, suara mayoritas Munas memilih pengusaha elite pribumi, Aburizal Bakrie. Sedangkan dua pesaing Ical -- nama akrab Aburizal -- yakni Probosutedjo dan A.R. Ramly, yang sama-sama merupakan calon kuat, ternyata kalah suara.

Para pendukung Probosutedjo -- umumnya pengusaha lemah sempat beberapa kali melancarkan aksi unjuk rasa. Mereka melambaikan spanduk seraya meneriakkan yel-yel. "Kami ingin Kadin dipimpin orang yang memperjuangkan hak kaum lemah. Bukan orang yang dililit utang dan merepotkan," kata seorang peserta demo. Adapun A.R. Ramly, mantan Dirut Pertamina serta bekas Dubes di AS, sudah terjegal sebelum Munas. Ia tersingkir karena persyaratan yang digariskan Majelis Pertimbangan Kadin. "Calon Ketua Umum haruslah pengusaha bondafide, berkedudukan pada tingkat direksi dan bukan pada tingkat komisaris," begitulah syarat MP Kadin yang fatal bagi Ramly, yang adalah Presiden Komisaris PT Astra International itu. Akibatnya, Ramly tak bisa dipilih sebagai formatur, dan hanya bisa dipilih oleh formatur. Yang terpilih sebagai formatur adalah Ical, Agus Kartasasmita, Probosutedjo, Arnold Baramuli, dan Agus Sudono.

Menurut beberapa pengusaha senior, setelah formatur terbentuk, pemerintah berusaha memenangkan A.R. Ramly. Tak kurang dari lima menteri (Mensesneg Moerdiono, Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya, Menteri Perindustrian Tunky Ariwibowo, Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memed, dan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Siswono Yudohusodo) berkampanye untuk A.R. Ramly. "Itu menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya tak begitu setuju Kadin dipimpin Ical," kata pengamat tadi. Namun, sumber yang sangat mengetahui mengatakan, Ical toh mendapat dukungan dari Wakil Presiden Try Sutrisno, Menteri Ristek B.J. Habibie, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ginandjar Kartasasmita.

Dengan atau tanpa dukungan menteri, nyatanya mayoritas peserta memilih Ical. Setelah Ical memastikan dukungan mereka, Probo sportif ikut mendukung. Ketua MP Kadin ini mengusulkan agar Ical yang memenangkan Ketua Formatur otomatis menjadi Ketua Umum Kadin. Floor setuju dan bertepuk tangan riuh. "Saya memang menekan Ical agar jangan mundur. Kalau ia mundur, lalu bagaimana harus mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah dimandatkan Munas. Lagi pula kalau ia mundur, berarti harus diulang pemilihan suara," kata Probo kepada Dwi S. Irawanto dari TEMPO.

Kalangan pengusaha swasta kali ini agaknya memang sudah sangat mendambakan Kadin dipimpin langsung oleh pengusaha swasta. Dari pengalaman selama dipimpin Sotion Ardjanggi, pengusaha swasta merasa sangat dikecewakan. Sebab selama lima tahun terakhir, yang padat dengan berbagai paket deregulasi, Kadin sangat kurang memberi input kepada pemerintah. "Pimpinan BUMN yang duduk dalam kepengurusan Kadin tampak masih kurang komunikatif," begitu antara lain evaluasi MP Kadin.

Namun, tak sedikit yang menyayangkan kekalahan A.R. Ramly. Soalnya, dia dianggap bisa menjembatani pengusaha besar nonpri dengan pengusaha swasta menengah dan kecil. Sedangkan Ical dianggap pengusaha pribumi elite, yang diragukan bisa berkomunikasi dengan pengusaha nonpri. Dalam evaluasi Majelis Pertimbangan Kadin, kaum konglomerat disinyalir enggan berpartisipasi dalam Kadin, karena mereka sudah mempunyai jalur khusus dengan pemerintah dan bank-bank pemerintah. Ical dalam kampanyenya memang berjanji akan merangkul pengusaha besar. Namun, dari susunan pengurus yang disusun formatur yang dipimpinnya, ia hanya memasukkan mantan Sekjen Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Anton Riyanto, pemilik Ritra Group, dan Burhan Uray (bos perusahaan kayu Djayanti Group).

Ical hanya mengatakan, tak banyak pengusaha konglomerat (maksudnya nonpri) yang terdapat dalam nominasi calon Dewan Pimpinan Harian (DPH) Kadin. Menurut sumber yang mengetahui, cuma Burhan Uray dan Murdaya Po (bos Berca Group) yang masuk nominasi. Anehnya, dalam susunan DPH yang disusun formatur tercantum nama tujuh orang yang belakangan ketahuan tidak menyetorkan formulir nominasi DPH. Seberapa pun pentingnya partisipasi nonpri dalam Kadin, itu bukan jaminan bahwa organisasi pengusaha itu bisa berperan lebih dari yang sudah-sudah.

Menurut pakar ekonomi Anwar Nasution, Kadin akan menarik jika dia bisa berperan sebagai motor penggerak seperti Keidanren di Jepang. "Jadi, Kadin mesti menjadi captain of industry, bukan seperti sekarang, hanya memalukan bangsa," katanya sinis. Masalah yang dihadapi Indonesia sekarang, selain pemerataan, adalah bagaimana memperkuat jaringan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Sebentar-sebentar akan ada sidang ekonomi internasional. "Apakah dalam forum itu Ical sanggup mendampingi Kepala Negara?" tanya seorang pengusaha.

Ada pula yang melihat bahwa pengurus Kadin yang baru terpilih seakan kurang berwibawa. "Jangan-jangan, kasus pertemuan seperti dalam lawatan Presiden Fidel Ramos ke Jakarta terulang lagi," kata seorang pengusaha. Maksudnya? Menurut pengusaha yang tak mau disebut namanya itu, ketika Ramos berkunjung ke Jakarta, Kadin tak diberi kesempatan untuk audiensi. Hanya sekelompok kecil anak-anak konglomerat, yang dipimpin Anthony Salim bersama Yanti Sukamdani dan Hashim Djojohadikoesomo, yang diterima beraudiensi di Wisma Negara.

Terlepas dari kenyataan bahwa Kadin dianggap enteng, masalah utama yang disorotnya justru kondisi dunia usaha di dalam negeri. Menurut evaluasi MP Kadin, usaha BUMN banyak yang menurun, tidak sedikit yang kurang sehat dan bahkan tidak sehat. Pimpinannya sering tidak berani untuk berkomunikasi langsung dengan pejabat bank dan instansi pemerintah yang terkait. Sementara itu, koperasi sangat kurang lancar pertumbuhannya. Sedangkan pengusaha swasta dibagi dalam 3 golongan: swasta besar, swasta menengah, dan swasta kecil (formal dan informal).

Sangat memprihatinkan, pertumbuhan pengusaha kecil yang lamban, antara lain karena kesulitan memperoleh dana. "Bahkan KUK (kredit usaha kecil) disalahgunakan pengusaha besar," kata evaluasi MP Kadin. Pengusaha menengah hampir sama nasibnya dengan pengusaha kecil. Tidak sedikit agunan dari pengusaha menengah dan kecil yang akhirnya dilelang BUPLN (Badan Urusan Piutang & Lelang Negara). Sedangkan pengusaha besar umumnya mempunyai jalur komunikasi yang lancar dengan bank-bank pemerintah serta pejabat negara. Maka usaha mereka pun cepat berkembang dan menggurita.

Teori-teori "penetesan ke bawah" (trickle down effect), anak-bapak angkat, dan pembagian kue terasa kurang terwujud. "Tak adanya kerja sama antara konglomerat dan pengusaha kecil, lantaran adanya kesenjangan kemampuan yang sangat besar antara keduanya," ujar mantan Ketua Kadin, Sotion Arjanggi. Dijelaskannya, dalam tiga tahun terakhir, Kadin telah berusaha meningkatkan kemampuan pengusaha lemah, dengan mengadakan berbagai kursus keterampilan. Kegiatan ini sudah digelar di 6 Kadinda, dan manfaatnya terasa. "Ini yang orang belum tahu, karena kami memang tidak gembar-gembor," ujar Sotion pula. Permasalahan yang dihadapi Kadin memang luas sekali dan tidak bisa diselesaikan dalam satu periode. Bagaimana itu semua akan diatasi Kadin, tentu masih harus menunggu Munas Khusus, enam bulan mendatang. "Yang ingin kita lihat, apa strategi Kadin, apa policy dan programnya. Iktikad sih sudah ada, tapi itu tidak cukup," kata Rizal Ramli, pengamat dari UI.

Baik Rizal maupun Anwar sama berpendapat bahwa Kadin tak bisa jalan tanpa bekerja sama dengan pemerintah. Menurut Anwar, model yang perlu dikembangkan adalah Indonesia Incorporated yang pernah diusulkan Arifin Siregar ketika menjabat Menteri Perdagangan. "Sebagai mitra, bukan berarti bagi-bagi jatah atau kolusi," sindir Anwar lagi. Memang, pengurus Kadin yang baru terpilih mungkin saja "kurang berwibawa" seperti yang disinyalir seorang pengusaha. Tapi bukan mustahil mereka itu terlalu "terjerat ke bawah", hingga barangkali tak lagi merasa pantas untuk bagi-bagi jatah, apalagi berkolusi. Max Wangkar, Dwi S. Irawanto, Bina Bektiakti

Sumber: Majalah Tempo

''Kans Saya Cukup Besar''

04 Desember 1993

ABURIZAL Bakrie, 47 tahun, rupanya sudah siap merebut kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, kendati Munas Kadin baru berlangsung medio Januari 1994. Maklum, bos Grup Bakrie yang pernah memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini mendapat saingan yang tak sembarangan, Presiden Komisaris Astra International, Mayjen (Purn.) A.R. Ramly, 66 tahun, mantan Dubes RI di Amerika yang pernah sukses memimpin Pertamina. Bagaimana kiat Ical ''menantang'' Ramly, wartawan TEMPO Iwan Qodar Himawan mewawancarai pengusaha beken itu di lapangan tenis Hotel Hilton, Sabtu lalu. Petikannya:

Kalau Anda terpilih sebagai Ketua Kadin, apa program yang Anda tawarkan?

Saya sudah menyiapkan draft program itu. Bahwa nanti yang terpilih orang lain, dia bisa memakai draft program itu juga. Ada tiga hal yang saya anggap penting. Pertama, pembinaan pengusaha kecil dan menengah dengan melakukan pendidikan untuk sumber daya manusia yang ada. Orang mengkritik program ini sebagai utopia, tapi saya yakin ini bisa dilakukan. Kedua, pendanaan pengusaha kecil dan menengah. Ini harus ada tim yang diketuai oleh orang dari perbankan. Ketiga, menjadikan Kadin sebagai ujung tombak untuk lobi internasional dari perusahaan Indonesia.

Bagaimana program yang begitu luas ini bisa dicapai?

Yang penting untuk mencapainya adalah menyatukan para konglomerat, pribumi dan nonpri, Jawa dan luar Jawa. Selama ini kan pengusaha besar merasa kurang diperhatikan. Maka, mereka tak bersedia bergabung. Singkatnya, pengusaha besar sekarang ini merasa Kadin itu bukan wadahnya.

Kalau Anda menjadi Ketua Kadin, apa pengusaha nonpri akan bergabung?

Saya akan menjawab tidak langsung. Saya mendirikan Asean Institute of Businessman. Semua pengusaha besar dari Thailand dan Malaysia ikut. Mereka kebanyakan nonpri. Jadi, di luar saja, saya sudah diterima. Waktu pemilihan tahun lalu, saya terpilih lagi. Sekarang juga terpilih. Dan yang memilih saya umumnya nonpri. Apakah akan ada anggota pengurus dari nonpri kalau Anda menang? Pengusaha seperti James Riady (dari Grup Lippo), dan Suyanto Gondokusumo dari Grup Dharmala bisa saja ikut masuk. Apa benar ''kelompok'' Prasetiya Mulya merasa kurang cocok dengan Anda? Waktu saya bicara dengan Om Liem beberapa hari lalu dan Pak Dwi (Sudwikatmono), mereka bilang tidak ada rasa kesal pada saya.

Apa yang mendorong Anda ingin jadi orang nomor satu di Kadin Pusat?

Saya ingin meningkatkan kewibawaan Kadin. Juga, dengan kemampuan persuasif saya, konglomerat mau mengeluarkan dana untuk pembinaan pengusaha kecil.

Bukannya mencari akses ke atas?

Emangnya akses gue kurang, ha... ha... ha.... Ini betul-betul karena kesadaran untuk menghidupkan Kadin.

Banyakkah yang mencalonkan Anda?

Banyak. Saudara bisa membaca di koran-koran. Secara lisan, kans saya cukup besar. Lain lagi kalau tiba-tiba ada yang membuat mereka mengubah suara....

Kalau misalnya calonnya hanya Anda dan Pak Ramly, Anda optimistis akan menang?

Saya optimistis. Dengan segala hormat kepada Pak Ramly beliau itu adalah senior saya kalau di Kadin, rasanya saya lebih dikenal.

Sumber: Majalah Tempo

Suara-Suara Sebelum Munas

27 November 1993

KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sedang sakit. Itulah topik yang hangat dibicarakan di kalangan pengusaha menjelang Musyawarah Nasional II Kadin yang akan diadakan pertengahan Januari depan. Kesimpulan itu muncul dari Rapat Unsur Swasta Kadin yang berlangsung di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, pekan lalu. Sementara pihak luar melihat Kadin lesu tak bergairah, kalangan dalam menilai organisasi profesional ini kurang berperan. Ketika pemerintah menyiapkan Paket Deregulasi November, Kadin kurang dilibatkan. ''Kalau Kadin dianggap sebagai partner Pemerintah yang setaraf, mengapa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijaksanaan perekonomian,'' kata H. Aminuddin, pejabat sementara Majelis Pertimbangan (MP) Kadin. Aminuddin berpendapat, hal itu terjadi karena Kadin takut berbeda pendapat dengan Pemerintah.

Kritik seperti itu juga dilontarkan oleh beberapa pengusaha yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa Kadin belakangan ini kurang tanggap terhadap isu ekonomi yang bermunculan selama tahun 1993. Misalnya isu kredit macet, monopoli, pasar modal, dan perburuhan. Mengapa para pengusaha begitu menggebu mengecam Kadin, yang selama lima tahun terakhir berada di bawah kepemimpinan Sotion Ardjanggi? Mungkin sebagai mantan pejabat pemerintah, kepemimpinannya dinilai kurang gesit. Seperti diketahui, sebelum menduduki jabatan Ketua Umum Kadin, Sotion pernah menjabat Dirjen Aneka Industri dan Direktur Utama PT Semen Gresik. ''Gerak Kadin lamban karena harus menunggu instruksi dari atas,'' sindir seorang pengusaha bidang jasa.

Semula, ketika Sotion diangkat, banyak yang berharap ia mampu menjembatani hubungan swasta dengan pemerintah. Tapi yang terjadi tidak demikian. Sotion cenderung pasif atau begitulah kesan yang terlihat pihak luar. Kasus pemberhentian Sukamdani sebagai pengurus Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia Komite Cina (KIKC), misalnya. Bagi Sotion tindakan itu bukan persoalan. Sebab, berdasarkan aturan main, jabatan Ketua Dewan Pembina KIKC adalah jabatan ex officio Ketua Umum Kadin. Suara sumbang tentang diri Sotion sebenarnya sudah bergema sejak proses pemilihan Ketua Umum Kadin lima tahun silam. Bahkan, menurut seorang pengusaha, kalau saja pejabat tinggi pemerintah tidak turun tangan, Sotion mungkin tidak bisa duduk di kursi ketua umum. ''Kadin perlu tokoh-tokoh yang berani. Jangan sampai terjadi lagi dropping atau campur tangan dari luar,'' kata Aminuddin.

Terlepas dari sosok kepemimpinan Sotion, sumbangan pikiran dari pihak Kadin yang diterima Pemerintah bukannya tidak ada. Memang, yang lebih menonjol tentu perbedaan pendapat antara pengusaha dan Pemerintah. Hanya, seperti dikatakan Sotion kepada harian Republika, keputusan akhir tetap di tangan Pemerintah. ''Yang mengkritik itu kan tidak memahami fungsi Kadin,'' kata Sotion. Ucapan ini dibenarkan seorang pengusaha yang bergerak di bidang ekspor produk holtikultura. Ia baru bergabung dengan Kadin dua tahun lalu, tapi mengaku mendapat manfaat dari Kadin. Menurut dia, banyak pengusaha menuntut pelayanan dari Kadin, sementara mereka sendiri kurang kreatif. ''Jangan mentang- mentang sudah membayar iuran lalu minta dilayani. Kemudian berteriak-teriak kalau tidak dilayani,'' kata pengusaha tadi, tanpa bermaksud membela Sotion.

Tekad Kadin di bawah Sotion sebenarnya selaras dengan tekad Pemerintah, yang belakangan ini banyak memberikan perhatian pada pengusaha ekonomi lemah dan koperasi. Maka, ketika soal kesenjangan ramai diributkan, misalnya, Kadin pun ikut memberikan masukan. Begitu pula dalam pembahasan kebijaksanaan ekonomi. Namun, tak bisa dimungkiri, sejak tahun 1991 suara Kadin hanya sayup-sayup. ''Dulu saya sering ngomong soal dunia usaha, tapi selalu ditanggapi macam-macam,'' keluh Sotion. Yang juga banyak digunjingkan adalah siapa ketua umum Kadin mendatang. Kendati terlalu pagi untuk mensinyalir adanya perpecahan, bibit pengkotakan jelas ada. Dalam perkara figur ketua, ketiga unsur Kadin -- swasta, BUMN, dan Koperasi -- membawa aspirasi masing-masing. Kelompok swasta, yang merasa punya andil besar dalam menegakkan Kadin selama 25 tahun, lantang bersuara agar pemimpin Kadin mendatang dijabat oleh orang swasta. Pengusaha Sofyan Wanandi malah mengingatkan agar pengusaha non-pri juga duduk dalam kepengurusan Kadin. ''Tapi harus pengusaha yang punya waktu dan betul-betul peduli dengan bangsa ini,'' katanya.

Pada mulanya ada empat calon Ketua Kadin. Aburizal Bakrie didukung oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang dimotori oleh Ketua Umum BPP Hipmi, Adi Putra Tahir. Kemudian H.M.B. Nawawi dan Iman Taufik didukung oleh sejumlah Kadin Daerah (Kadinda) dan asosiasi. Baru setelah itu, disebut nama A.R. Ramly, yang kini menjabat Presiden Komisaris PT Astra International. Ramly kabarnya akan didukung oleh Nawawi dan Iman Taufik. Komentar pengusaha tentang keempat calon ini memang belum bergaung. Namun, diperkirakan A.R. Ramly dan Aburizal Bakrie merupakan calon kuat Ketua Kadin. Sebagai pengusaha dengan banyak bisnis, Aburizal dianggap tahu jalur-jalur mana yang pas untuk dunia usaha. Adapun Ramly -- bekas duta besar Indonesia di Amerika -- juga pernah menjabat Direktur Utama PT Tambang Timah dan Pertamina. Hubungan Ramly dengan kalangan birokrat tentulah cukup baik, terutama di jajaran Ekuin. Peroalannya, andaikan Ramly terpilih, akankah citra Kadin berubah? Atau Kadin tetap melempem, dan siap untuk tidak berperan? Bambang Aji dan Biro Jakarta

Sumber: Majalah Tempo