TRANSPARANSI adalah satu keharusan mutlak bagi sebuah perusahaan yang sudah masuk bursa, tidak terkecuali PT Bakrie & Brothers (BB). Grup usaha pribumi yang sudah berkibar sejak setengah abad lalu ini belakangan kerap diterpa isu yang merugikan -- seperti kredit macet misalnya. Namun, ia harus tetap transparan yang berarti kinerjanya tembus pandang. Bukan saja karena sudah masuk bursa, tapi Juni depan, BB justru akan terjun ke Bursa Efek Jakarta untuk ketiga kalinya.
Prospektusnya menyebutkan, BB akan menjual lebih dari 210 juta lembar sahamnya untuk meraih dana sekitar 600 juta dolar atau Rp 1,3 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk empat tujuan. Yang utama adalah membiayai akuisisi intern atas tiga perusahaannya yang bergerak di bidang industri pipa (PT Seamless Pipe Indonesia Jaya), PT Indocopper Investama Corporation (memegang 10% saham di Freeport Indonesia Corp.), dan untuk mengakuisisi PT Arutmin Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi tambang batu bara dan mineral di Kalimantan.
Total, untuk membiayai akuisisi intern ketiga perusahaan itu dibutuhkan dana 344 juta dolar. Sisanya sebesar 256 juta dolar, selain untuk membeli Wisma Bakrie seharga 19 juta dolar, juga akan dimanfaatkan untuk membiayai ekspansi di industri pipa dan membayar kewajiban utang jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo. Tapi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BB beberapa waktu lalu, tak semua rencana itu berjalan mulus. Paling tidak, RUPS tidak menyetujui akuisisi atas PT Seamless Pipe Indonesia (SPI). Namun, tampaknya, pihak BB akan terus memperjuangkan hal itu pada rapat umum pemegang saham luar biasa, Kamis pekan ini.
Tak kalah menarik dari rencana penawaran saham terbatas (right issue) ini adalah munculnya isu yang menyebutkan bahwa kelompok Bakrie sibuk mencari dana karena kesulitan likuiditas. Tak jelas dari mana dari mana datangnya kabar bernada sumbang itu. Kuat dugaan, isu itu muncul lantaran BB terlampau agresif dalam ekspansi maupun diversifikasi usaha. Memang, sejak dipimpin Aburizal Bakrie (1988), grup ini menambah anak perusahaannya dari 22 menjadi 44. Begitupun bidang bisnisnya, terus berkembang. Semula tulang punggung BB adalah industri pipa, tapi kini tidak lagi. Dengan wilayah operasi yang meliputi Indonesia, Hong Kong, Australia, dan Amerika, usahanya merasuk ke berbagai bidang: properti, hiburan, agribisnis, pertambangan, elektronik, dan jasa keuangan. Sementara itu, omzetnya juga melejit. Terakhir dari pendapatan bersih Rp 313 miliar pada tahun 1993, BB berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 26 miliar lebih.
Tapi benarkah akibat ekspansi yang agresif itu BB terlibat utang yang besar? Wallahualam. Kewajiban lancarnya yang jatuh tempo tercatat Rp 377 miliar. Jumlah ini masih terimbangi dengan aktiva lancar yang Rp 372 miliar. Berarti, current ratio 98,9% yang dimilikinya masih tergolong bagus. Utang jangka panjang BB memang terlihat membengkak. Pada tahun 1992 utang jangka panjangnya hanya Rp 76,4 miliar, tapi pada akhir tahun lalu angka itu melonjak 142% menjadi Rp 185 miliar lebih. Dan barangkali saja, kredit macet itu bersembunyi di dalam angka yang Rp 185 miliar itu. Budi Kusumah
ARAK-arakan ratusan -- bahkan ribuan -- orang untuk urusan ritual atau kesenian adalah soal biasa di Pulau Bali. Tapi, Jumat pekan lalu, Denpasar disuguhi atraksi arak-arakan yang lain: aksi unjuk rasa mahasiswa dan pemuda. Mereka lebih dari seribu orang, sebagian adalah mahasiswa Bali yang sekolah di kota-kota besar di Jawa. Barisan anak muda itu bergerak ke Gedung DPRD Bali. Inilah rekor tertinggi sepanjang sejarah aksi unjuk rasa di Pulau Dewata itu. Sasaran para demonstran itu sangat transparan. Mereka menuntut supaya izin pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR) di pantai Tanah Lot, Tabanan, Bali, dicabut. "Batalkan BNR, batalkan," teriak para anak muda menampik proyek yang dimiliki Bakrie Group dari Jakarta itu. Mereka menganggap lokasi BNR di dekat pura keramat itu tidak pada tempatnya. "Karena akan menodai kesucian pura," ujar Dewa Rai Anom, salah satu pemimpin demonstran.
Reaksi anti proyek Bali Nirwana Resort itu memang sedang marak di Denpasar. Dua hari sebelumnya, para pemuda itu juga mendemo kantor Gubernur. Lalu, Sabtu malam lalu, bertepatan dengan hari Saraswati, yang dipercaya sebagai saat Hyang Widi menurunkan ilmu pengetahuan, sebagian dari pengunjuk rasa itu datang ke Pura Tanah Lot, 35 km dari Denpasar. Mereka melakukan mekemit, bergadang semalaman. Aksi menolak proyek senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 400 miliar itu tak cuma dilakukan anak muda. Ketika mereka ini ramai berdemo, sembilan budayawan dari kelompok Society for Balinese Studies sedang bicara dengan Ketua DPRD, I Gusti Wayan Sudhiksa. Para budayawan itu menyerahkan resolusi yang disusun berdasar hasil diskusinya 13 Januari lalu. Isinya, menolak kehadiran Bali Nirwana Resort. "Pariwisata tak harus berarti membangun hotel dekat pura keramat," ujar Prof. Ngurah Bagus, antropolog yang bergabung dengan kelompok itu.
Heboh Tanah Lot ini memang muncul sejak Oktober lalu, menyusul dimulainya proyek besar itu, yang ditandai pembuldoseran perdana (untuk meratakan tanah) oleh Bupati Tabanan Ketut Sundria. Di situ PT Bakrie Nirwana Resort, pemilik BNR, bakal membangun hotel dengan 300 kamar, sejumlah bungalow dan kondominium untuk 689 unit apartemen, di atas tanah 121 ha. Bangunannya memakan lahan 40 ha. Tapi sebagian terbesar dipakai untuk lapangan golf yang mengelilingi areal resort. Namun, Bakrie membiarkan 20 ha sawah di kompleks hotel itu sebagaimana adanya. Ini untuk menjaga kelestarian alam dan kehijauan. Begitu pula lima pura kecil di sana bakal tetap dibiarkan berdiri, masing-masing menyita lahan sekitar 400 m2. Untuk tontonan turis? PT Bakrie Nirwana tentu menolak. "Kami tak mau menggusur pura," ujar Mulyadi Gani, Manajer Pengembangan PT Bakrie Nirwana. Gani pun berjanji akan membuka jalan untuk kelima pura itu dan melindungi tempat keramat ini dengan pepohonan. "Agar orang yang bersembahyang tak terganggu," katanya.
Pembuldoseran perdana itu lalu mengundang omongan pro dan kontra. Harian Bali Post menampung unek-unek itu dalam rubrik khusus yang dibukanya, Giliran Anda, November hingga Desember lalu. Di rubrik itu terekam lebih banyak suara kontra ketimbang yang pro BNR. Namun, budayawan Bali, Raka Santeri, merasa curiga dengan cara seleksi di Bali Post. "Saya curiga, apa tak ada tulisan lain yang lebih objektif dan kritis," ujarnya. Aksi menentang proyek Bali Nirwana itu terus menggelinding. Sampai pekan lalu, aksi itu berhasil menarik simpati dari banyak kalangan, mahasiswa, pemuda, seniman, budayawan, beberapa anggota DPRD, serta sejumlah cendekiawan dari Universitas Udayana, Denpasar.
Tapi warga Desa Beraban sendiri, yang sawahnya tergusur proyek Bali Nirwana, tenang-tenang saja. Mungkin mereka terhibur oleh rezeki nomplok dari konglomerat Jakarta itu. Wayan Kejor, misalnya, punya sawah 1,05 hektare, yang tentu saja sulit memberikan penghasilan jutaan. Tahun silam ia melepas sawahnya dengan harga hampir Rp 3 juta per are (100 m2). Jadi, seluruhnya ia menerima Rp 300 juta. Ia bisa membeli sawah lebih luas, 1,9 hektare, di desa tetangga, membuatkan rumah anaknya, dan membeli mobil. Bukan itu saja, Bali Nirwana juga berjanji hitam di atas putih, bahwa akan mempekerjakan 700 orang dari rumah tangga yang tanahnya tergusur, tepatnya dua orang setiap kepala keluarga.
Maka, pemilik Bali Nirwana Resort, Aburizal Bakrie, kalem saja menghadapi aksi di Denpasar itu. "Saya kira tak ada masalah. Izinnya sudah ada. Nanti semua akan beres," ujar Ketua Kadin baru itu kepada Kukuh Karsadi dari TEMPO. Aburizal tak sekadar omong besar. Ia telah mengantongi izin prinsip dan izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat. Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Oka sendiri mengaku tak memberikan izin secara sembarangan. Ketika berbicara di depan sidang DPRD dua pekan lalu, Gubernur Oka mengatakan, "Secara hukum dan administrasi tak ada keanehan dalam proses masuknya BNR." Ia menunjuk peraturan daerah tentang rencana tata ruang Bali, surat keputusan gubernur tentang kawasan wisata, dan peraturan daerah Kabupaten Tabanan, yang semuanya memungkinkan kawasan Tanah Lot dijadikan daerah pengembangan wisata.
Sebab itu, ketika ditemui delegasi mahasiswa akhir tahun lalu, Gubernur Oka berujar tegas, "Mencabut izinnya jelas tidak mungkin." Namun, Wakil Sekjen Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Ketut Wiana, bilang bahwa ada sebuah surat keputusan dari gubernur terdahulu, Ida Bagus Mantra. Peraturan itu mensyaratkan jarak permukiman dengan pura sekaliber Sad Kahyangan, yang paling dikeramatkan seperti Besakih, setidaknya 5 km. Sedangkan untuk pura Dang Kahyangan seperti Tanah Lot, paling tidak 2 km. "Pada radius itu tanah tak boleh jatuh ke tangan investor," ujarnya. Namun, Wiana juga menyebutkan, semua itu masih bisa dikompromikan. "Kalau tidak, akan memukul balik umat Hindu."
Lahan Bali Nirwana Resort memang hanya 400 meter dari pura Tanah Lot. Sedangkan bangunannya ada yang berjarak 1.500 meter. Boleh jadi, surat keputusan yang disebut Wiana itu memang tidak realistis. Sekarang ini, toko, restoran, penginapan, kios seniman, yang berada di sepanjang jalan menuju pura, justru lebih dekat ke pura Tanah Lot ketimbang rencana proyek milik Bakrie itu. Dan tidak ada yang protes. Maka, Ketua PHDI Tabanan Gde Samba memilih tak mempersoalkan jarak. Walaupun pura letaknya jauh dari keramaian, kalau orang yang datang pikirannya kotor, menurut Samba, ya, membuat pura itu kotor (tak suci). "Yang penting adalah apa yang ada dalam pikiran kita," katanya.
Maka, PHDI Tabanan tak menentang proyek Bali Nirwana, dan meminta lima pura kecil di lingkungan resort itu dibiarkan berdiri. Di tengah aksi itu memang berseliweran desas-desus. Ada yang menuding para pejabat menerima suap, dan kemudian tentu dibantah. Dan kalangan Pemda balas menuduh, aksi itu direkayasa oleh tokoh-tokoh Universitas Udayana yang kecewa dengan Gubernur Ida Bagus Oka, antara lain karena proposalnya untuk melakukan studi amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) untuk proyek raksasa itu ditolak. Bahwa kali ini Grup Bakrie menjadi sasaran, itu karena ia pihak pertama yang sanggup membangun di kawasan tersebut karena itu diberi lahan paling dekat dengan pusat kegiatan wisata. Dan semua mafhum, kawasan Tanah Lot (tapi bukan pura nya) yang baru dibuka sebagai daerah wisata itu sudah dikapling-kapling untuk banyak pengusaha sebagian besar dari Jakarta. Putut Trihusodo (Jakarta), Putu Fajar Arcana dan Putu Wirata (Bali)
DALAM sidang APEC di Seattle, November lalu, beredar satu tabulasi tentang investasi antarnegara APEC. Di situ dipaparkan selama 1992, investasi AS di Asia Pasifik mencapai 145 miliar, Kanada 68,4 miliar, Jepang 26,2 miliar, Australia 16,7 miliar, Hong Kong 8,5 miliar, Singapura 6,6 miliar (semuanya dalam US$), lalu Indonesia masuk peringkat keenam. Selama 1992 itu pula investasi negara Asia Pasifik di AS mencapai US$ 155 miliar. Terbesar adalah Jepang dengan 96,7 miliar, Kanada 38,9 miliar, Korea 9,4 miliar, Australia 7,1 miliar, Hong Kong 1,7 miliar, Taiwan 1,1 miliar, dan Indonesia hanya 52 juta (semuanya dalam US$).
Selama 1989-1993, investasi dari RI ke AS hanya US$ 144 juta. Singapura memimpin ASEAN dengan US$ 847 juta. Ini berimbang dengan Taiwan dan Hong Kong. Investasi Thailand naik terus, dan selama tahun 1992 sudah bisa meraup US$ 138 juta lebih besar dari RRC, Selandia Baru, dan Malaysia. Angka investasi Indonesia, yang dikeluarkan departemen perdagangan AS, bisa jadi konservatif. Mungkin karena investor Indonesia, terutama yang nonpri, takut dituding melakukan capital flight, mereka enggan mengumumkan angka sebenarnya. Kalau benar begitu, ini tentu tidak menguntungkan pengembangan kemampuan Indonesia Inc.
Dalam alam persaingan global, Anda bisa duduk tenang di Jakarta menunggu datangnya pembeli. Atau Anda menyerbu ke pasar dunia. Ini biasa dilakukan para encim dari Taiwan yang gayanya mirip inang-inang di sini. Dalam setiap pesawat lintas Pasifik, perempuan yang lincah dan ulet itu menjual macam-macam barang dagangan ke AS. Mereka adalah bagian dari Taiwan Inc., suatu korporasi bisnis yang unik dan mampu menjual barang ke AS sebanyak US$ 24,5 miliar pada tahun 1992, alias hampir senilai ekspor nonmigas kita.
Seberapa unik korporasi Taiwan itu? Taiwan Inc. adalah konglomerat dari banyak pengusaha independen dan hanya sedikit yang berukuran konglomerat. Tapi justru Taiwan Inc. ini lebih tangguh dari Korea yang mengandalkan chaebol (konglomerat) dengan investasi besar-besaran. Akibatnya, utang Korea membengkak US$ 40 miliar, sedangkan Taiwan justru memiliki surplus devisa terbesar di dunia dengan nilai terakhir sekitar US$ 87 miliar.
Dari pembangunan ekonomi selama 25 tahun, dunia usaha di Indonesia menikmati proteksi. Pasarnya dilindungi dari barang impor, dan kemudahan berupa kredit murah serta fasilitas lain. Itu ternyata hanya memelihara kelas pengusaha manja yang tak mampu bersaing dengan barang impor. Syukur, dari ribuan pengusaha yang diproteksi, sejumlah kecil mampu beroperasi ke pasar global. Di luar Grup Salim, Lippo, Bakrie, Dharmala, Raja Garuda Mas, dan lainnya, serta selusin bank devisa yang punya deposit taking companies (DTC) di HongKong, banyak pengusaha kelas menengah yang berani melakukan akuisisi di luar negeri. Aempe Pluit Bataco membeli City Hotel di Perth senilai A$ 77 juta. Grup Gemala mengakuisisi pabrik aki di Inggris dan pabrik komponen otomotif di AS. Berbagai akuisisi itu terasa penting karena pembelian aset atau investasi di negara maju tidak pernah sepenuhnya bebas risiko. Banyak yang merugi atau menghadapi kendala pemasaran, lalu gagal.
Misalnya Grup Summa yang berantakan akibat krisis di Summa Handelsbank Jerman, di samping investasinya yang salah kaprah di tanah air. Di Hong Kong, Indonesia punya 3 bank, 1 restricted bank, dan 14 DTC. Di sana Jepang punya 35 DTC, Australia 16, dan AS 15. Tiga licensed bank milik Indonesia adalah First Pacific (Grup Salim), Hongkong Chinese Bank (Lippo) dan BNI. Bapindo adalah satu-satunya restricted license bank. Bank BUMN lain dan bank devisa sebelum Pakto umumnya punya DTC di negara koloni itu, sebagai bagian jaringan moneter global. Ke-14 DTC adalah milik BBD, BDN, BEII, BRI, Bank Bali, BDNI, BII, BCA, Dharmala, Bank Duta, Indover Asia, Bank Niaga, Argo, dan Ong (BUN).
Kalau PJPT I dianggap berhasil, salah satu kinerjanya tentu harus diukur dari seberapa jauh pengusaha Indonesia mampu bermain di pasar global. Maka, sentimen tentang capital flight harus dijernihkan. Bukankah kita perlu memiliki kekuatan bisnis yang mampu bertempur di medan global? Setelah satu generasi, amat menyedihkan jika hanya Grup Kedaung yang mampu merajai pasar dengan ketangguhan perusahaan multinasional yang berinduk di Indonesia. Jika Kedaung dan Gunawan dari Jaya Pari Steel kemudian berinvestasi ke semua penjuru untuk merajai industri keramik dan baja, termasuk di Cina, kiranya tidak ada alasan untuk menggunjingkan patriotisme Agus Nursalim dan Gunawan.
Menurut pengamatan PDBI, investasi pengusaha Indonesia di luar negeri terbagi dalam tiga kategori: 1. Investasi di sektor jasa keuangan DTC di Hong Kong. Investasi ini sekarang sudah dikembangkan secara lebih canggih melalui pemanfaatan instrumen moneter seperti global depository receipts, promissory notes, di samping sindikasi utang yang menyedot dana offshore untuk dipakai di Indonesia, atau untuk membiayai operasi global seperti kasus Lippo di RRC. 2. Investasi di sektor manufaktur oleh kekuatan industri spesialis yang di dalam negeri sudah menguasai pasar hingga perlu pasaran ekspor pada tingkat regional dan global. Ini bisa dengan akuisisi ala Grup Mantrust dan Gemala, atau langsung membuka pabrik seperti Kedaung dan Jaya Pari. 3. Investasi dalam bentuk properti, real estate, investasi portfolio yang bisa berupa tabungan keluarga, pribadi, atau oleh badan hukum perusahaan. Termasuk di sini investasi dalam bentuk tabungan rekening ACU di Singapura, maupun rekening Eurodollar di Swiss, Cayman Islands, dan fasilitas Eurocurrency lain yang memang memberi suaka finansial terhadap ancaman devaluasi.
Dalam arus globalisasi yang melanda seluruh dunia, PDBI mendukung agar BUMN go international. Bila BUMN tak mampu bermain di panggung bisnis global, nasibnya akan kian merana dalam struktur ekonomi nasional. Justru jika Indonesia Inc. masih menginginkan adanya BUMN yang tangguh, sedang pemerintah menghadapi kesulitan dana karena turunnya harga minyak, BUMN harus mampu menyedot dana dari pasar global. PLN dan Telkom jelas lebih menarik prospeknya di Wall Street daripada Inti Indorayon.
ADA kabar melegakan buat pemilik kendaraan bermotor. Rabu pekan silam, Pemerintah mengumumkan bahwa perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) diberlakukan lima tahun. ''Jadi, STNK dan pelat nomor tak lagi setiap tahun diganti,'' kata Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto. Dengan keputusan yang akan berlaku mulai 17 September nanti, pemilik mobil atau sepeda motor tak perlu pergi ke kantor polisi yang seatap dengan pajak atau Samsat itu saban tahun. Mungkin Anda tak perlu berdesak-desakan mencari formulir, antre membayar, atau dipungut sumbangan ini dan itu setiap tahun STNK habis. Benarkah?
Harap Anda tak keburu riang. Sebab, tiap tahun para pemilik mobil dan sepeda motor masih harus mengurus pengesahan STNK itu. Tiap tahun mereka mesti membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan dana kecelakaan lalu lintas atau SWDKLLJ. Misalnya, sebuah jip Taft 1987 akan dikutip Rp 272.000 untuk PKB dan SWDKLLJ sebesar Rp 15.000, dari tarif STNK sekitar Rp 300.000. Adapun pemilik sepeda motor juga mesti membayar Rp 30.000 untuk kedua jenis kutipan itu setiap tahun dari tarif STNK yang Rp 35.000. Memang, bagaimana pengaturannya, menurut Menteri Perhubungan, belum dirinci. ''Masih digodok. Apa dalam bentuk cap, stiker, atau peneng,'' katanya. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Soejono juga menambahkan, kantor yang menanganinya dan bagaimana koordinasinya pun belum ditetapkan. ''Tunggu akhir bulan ini,'' katanya kepada Robby D. Lubis dari TEMPO. Yang sudah dipastikan, menurut Soejono, pengesahan STNK setiap tahun ini masih diperlukan untuk memonitor identitas pemilik dan kendaraan bermotornya. Dan ada kemungkinan, katanya, kantor Samsat yang ada sekarang masih akan digunakan terus.
Pihak polisi yang selama ini menangani STNK mengkhawatirkan akan sulit mengawasi kendaraan bermotor. Apalagi ia merasa sudah berpengalaman dengan STNK model setahun itu. Misalnya, kata Deputi Kepala Polri Mayjen Koesparmono Irsan, petugas akan sulit mengawasi sebuah kendaraan bermotor dilengkapi STNK yang sebenarnya atau tidak. Belum lagi bila mobil atau sepeda motor itu dicuri. Hal itu akan segera ketahuan, katanya, bila STNK- nya diperpanjang setahun sekali. Di sisi lain, STNK lima tahun bisa pula ditafsirkan mengandung makna penghematan. Paling tidak, kira-kira saja untuk biaya administrasi dan pelat nomor. ''Selama ini setiap tahun dicetak 17 juta pelat nomor dengan biaya Rp 65 miliar,'' kata anggota DPR Muhammad Buang. Ia tak terlalu berharap banyak bahwa STNK lima tahun itu bakal meringankan masyarakat. ''Kalau alasannya sekuriti, dan masih membebani pemiliknya dengan biaya dan antre, itu sama saja bohong,'' katanya.
Dengan keputusan STNK lima tahun yang turun dari Rakor Polkam itu, yang mungkin perlu dipertanyakan adalah nasib PT Mindo Citra Upaya Data. Perusahaan ini pernah memenangkan tender proyek komputerisasi STNK senilai Rp 310 miliar sempat mengundang protes karena biaya administrasinya naik sekitar 15 kali lipat. Namun, menurut PT Mindo kepada TEMPO, investasinya cuma sekitar Rp 240 miliar. Dengan ketentuan baru itu, tentu PT Mindo perlu menghitung ulang dana untuk proyek itu. Maklum, ia sudah menanam Rp 48 miliar, dan memperhitungkan total investasinya baru balik modal plus untung sekitar empat tahun. Itu masih dengan hitungan lama yakni STNK diperpanjang setahun sekali. Perusahaan itu juga sudah mengalkulasi ulang, dengan memberlakukan peringkat biaya administrasi, yang tertinggi Rp 70.000 dari aslinya Rp 4.500, dan terendah untuk jenis bajaj, sepeda motor, Rp 10.000 dari Rp 2.500.
Kalau tak ada peninjauan ulang terhadap kontraknya, mungkin untung yang akan dipetiknya bakal buntung. Karena itu, PT Mindo perusahaan yang dimiliki oleh Sudwikatmono, Nirwan Bakrie, Aminuzal Amin, dan Sharif C. Sutardjo minta supaya proyeknya itu diperpanjang sampai sepuluh tahun dari rencananya lima tahun. Investasi PT Mindo untuk proyek komputerisasi STNK pun akan diciutkan. ''Sekarang kami hanya menganggarkan Rp 150 miliar,'' kata seorang eksekutif di perusahaan itu. Ini pun baru untung kalau permintaan PT Mindo untuk pembebasan bea masuk komputer dan pajak penjualan barang mewah diluluskan oleh Pemerintah. Dan satu lagi, adalah kewajiban membayar sewa transponder satelit (untuk menghubungkan jaringan informasi yang on line di 17 markas Polda dan lebih dari 200 kantor polres) dibebankan kepada Polri. Asal tahu saja, sewa transponder itu semula dianggarkan Rp 2,8 miliar setahun. ''Sekarang kami tak lagi sempat memikirkan keuntungan. Asal proyek ini jalan dan uang kembali, itu sudah bagus,'' kata sumber di PT Mindo.
Kalau ''jurus kelit'' ini diterima oleh Pemerintah, tampaknya PT Mindo boleh sedikit bernapas lega. Maklum, tuduhan memberatkan rakyat dengan menaikkan bea administrasi gara-gara proyek komputerisasinya belum surut. Dengar saja pernyataan Buang. ''Biaya administrasi dengan komputerisasi harus masuk kas negara. Kami mau mengusulkan anggaran komputerisasi masuk APBN,'' katanya. Maksudnya, tentu, agar DPR bisa mengontrolnya. ''Biaya yang dipungut dari rakyat harus diketahui DPR,'' katanya. Semua itu harus ditunggu. Siapa yang akan untung dengan STNK lima tahun? Ahmed Kurnia Soeriawidjaja dan Toriq Hadad
MELANCARKAN ekspansi ke negeri orang ternyata tidak selamanya perlu modal besar. Lihatlah PT Bakrie & Brothers. Pekan lalu perusahaan ini menandatangani memory of under standing (MOU) bersama Ever Bride dari RRC. Inti dari persetujuan tersebut adalah: Bakrie bersama Ever Bride akan mendirikan pabrik pipa di RRC dengan pembagian saham: Bakrie 40%, mitranya 60%. Kalau Bakrie tak perlu modal besar, lalu apa? Hak sahamnya yang 40% dibayar Bakrie dengan mesin-mesin pencetak pipa bekas. Jadi, kerja sama bisnis ini lebih merupakan kebetulan. Di saat Bakrie melakukan modernisasi di pabrik pipanya, Ever Bride ternyata sedang berminat membangun pabrik pipa -- yang bekas juga tak apa. "Daripada peralatan kami menganggur, kan lebih baik ditaruh di Cina yang menguntungkan," kata Tanri Abeng, Presdir Bakrie & Brothers.
Menguntungkan, karena mesin-mesin bekas itu sudah dipakai Bakrie selama 15 tahun lebih. Kendati masih memiliki kemampuan berproduksi hingga 100 ribu ton per tahun, seperti dikatakan Tanri, nilai buku mesin-mesin itu sudah nol. Selain mesin, Bakrie juga memberikan konsultasi manajemen, plus mengirimkan beberapa tenaga ahli sebagai pengawas. "Kalau biasanya kita mengimpor tenaga dari Cina, sekarang sebaliknya," Tanri menambahkan. Dan ini pun baru langkah pertama. Pada tahap lanjut Bakrie akan menjajaki peluang ekspor beberapa komoditi hasil pertanian, seperti minyak kelapa sawit dan karet. Rencana ini sangat mungkin terwujud, mengingat RRC memiliki pertumbuhan ekonomi 12% -- tingkat laju pertumbuhan tertinggi di Asia dewasa ini.
National Gobel mungkin bisa menjadi model usaha patungan yang sejak awal menggelinding dengan lancar. Walaupun demikian, setelah 22 tahun berpatungan, perusahaan tuan rumah PT Gobel & Cawang Concern belum juga menguasai saham mayoritas. Saham terbesar masih berada di tangan sang partner Jepang, yaitu Matsushita Electric. Ketika ditanyakan soal itu, Jamien H. Tahir seakan merasa terusik. "Apa ada untungnya kita paksakan pemodal asing jadi minoritas," kata Wakil Presiden Direktur PT National Gobel itu. Soalnya, Matsushita sudah memilih Indonesia sebagai salah satu wilayah relokasi bagi industrinya. Kini, setelah ada PP 17/1992 yang mengizinkan investasi asing 100 %, dapat saja Matsushita yang mempunyai 48 pabrik di 37 negara, beroperasi tanpa partner lokal di Indonesia. Dengan demikian, posisi partner Jepang itu lebih kuat, sementara pihak Indonesia belum tentu bisa menghasilkan produk yang bisa menyaingi produk Matsushita. Jangan lupa, Matsushita sudah menggeluti industri elektronika sejak tahun 1918.
Singkatnya, dari sisi teknologi maupun hukum, Indonesia berada dalam posisi yang tidak begitu mujur. Tak heran bila Jamien tidak melihat urgensinya memperjuangkan saham mayoritas. Lagi pula risiko cukup besar. Terlebih, selama ini tak ada hambatan serius yang merintangi kerja sama Gobel & Cawang Concern dengan Matsushita. Pokoknya mulus. Perkara 60 % saham di tangan Matsushita dan hanya 40% saham di genggaman Gobel & Cawang, kan tidak buruk? "Itu kan merupakan itikad baik untuk berjoint venture," kata Jamien. Tak heran bila gagasan ambil-alih saham asing belum sekalipun terlontar dalam rapat pemegang saham National Gobel. Sesuai dengan kontrak yang ditandatangani almarhum H.M. Gobel tahun 1970, kerja sama Gobel & Cawang dengan Matsushita akan berakhir tahun 2000. "Diteruskan atau tidak bergantung pada kedua belah pihak. Kalau masing-masing menganggap ada timbal baliknya, ya diteruskan," ujar Jamien.
Agaknya, kerja sama ini akan berlanjut. Paling tidak, belum ada petunjuk bahwa kongsi itu akan retak. Matsushita yang semula menyetor modal US$ 15 juta, kini menambah penyertaan modal sampai US$ 50 juta. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa komposisi kepemimpinan dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan komposisi modal. Jadi, dari lima direksi, ada tiga orang Jepang dan dua orang Indonesia. Sedang untuk kontrol kualitas, pada tiga belas divisi produksi National Gobel terdapat seorang penasihat Jepang. Akan halnya transfer teknologi, Matsushita ternyata membuka pintu untuk itu. "Banyak sekali lokalisasi komponen, desain pabrik, maupun beberapa desain produk. Saya kira penyerapan teknologi di National Gobel cukup baik," kata Jamien.
Freeport Indonesia Company Awal April lalu, Aburizal Bakrie resmi menjadi anggota dewan komisaris Freeport Indonesia Company (FIC). "Itu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menghendaki lebih banyak orang Indonesia dalam FIC," kata Direktur Utama FIS, Hoediatmo Hoed, dalam rapat umum pemegang saham FIC yang mengangkat orang nomor satu Grup Bakrie itu ke jajaran komisaris FIC. Pengangkatan itu merupakan tindak lanjut dari pembelian 10 % saham FIC oleh Grup Bakrie di bursa saham New York. Nilainya mencapai US$ 213 juta. Masuknya Bakrie ke FIC menunjukkan dua hal. Pertama, perusahaan tembaga ini memerlukan dana murah. Kedua, kecenderungan Bakrie untuk mengusai sedikit saham di sebuah perusahaan berskala besar, ketimbang menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan kecil. Dari pihak FIC sendiri, niatnya untuk melepas saham ke investor lokal, -- di luar pemilikan saham pemerintah Republik Indonesia yang 10 % -- akhirnya terlaksana.
Saat ini asset FI diperkirakan US$ 1,3 milyar dengan omzet sebesar US$ 500 juta pada 1991. Sejak berdiri tahun 1967, perusahaan modal asing pertama di zaman Orde Baru ini secara bertahap melaksanakan Indonesianisasi. Hanya tujuh tahun setelah beroperasi di Indonesia, jabatan Direktur Utama sudah diserahkan pada orang Indonesia asli: Ali Budiardjo. "Yang paling mengesankan di Freeport adalah proses Indonesianisasi," kata Ali ketika ia menyerahkan jabatan Direktur Utama pada Usman Pamuntjak tahun 1985 lalu. Kini, di tangan Hoediatmo Hoed, Freeport mendapat izin untuk memperpanjang kontraknya sampai tahun 2021. Ini berarti perpanjangan delapan belas tahun dari kontrak pertama (tahun 1967) yang akan berakhir tahun 2003. Di samping itu, dari 100.000 ha, areal penambangannya diperluas hingga 2,6 juta ha. Tapi dengan perpanjangan kontrak itu, Freeport tak lagi mendapat keringanan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Bumi dan Bangunan seperti selama ini.
Kini, FIC diharapkan mampu menyetor dana yang lebih besar pada pemerintah. Pada tahun 1990 misalnya, FIC menyetor US$ 51,8 juta yang meliputi PPh sebesar US$ 41,6 juta dan royalti pada pemerintah sebesar US$ 10,2 juta. FIC juga siap mengembangkan kapasitas produksi dari 20.000 ton menjadi 40.000 ton dengan anggaran US$ 511 juta. FIC juga tak lupa membangun kawasan di sekitarnya. Setelah membangun kota Tembagapura, kini FIC menyiapkan dana sebesar US$ 500 juta untuk mengembangkan prasarana di kota Timika, 50 mil dari lokasi penambangan.
Asahimas Flat Glass PT Asahimas Flat Glass adalah industri kaca pertama di Indonesia yang berdiri April 1973. Dengan modal awal Rp 5 milyar, Asahimas merupakan usaha patungan Rodamas dengan partner Asahi Glass (Jepang) yang menguasai saham sebesar 49 %. Ketika meresmikan pabrik Asahimas di kawasan Ancol, Menteri Perindustrian M. Yusuf mengharapkan, usaha patungan itu mampu memenuhi kebutuhan kaca dalam negeri sekaligus menembus pasar ekspor. Ternyata, misi itu berhasil ditunaikan oleh Asahimas. Tahun 1989 misalnya, produksi Asahimas mencapai 6,4 juta peti kaca datar dan sebanyak 3,8 juta peti ditujukan untuk pasar domestik. Namun, tahun 1991 kebutuhan kaca domestik meningkat sampai lima juta peti sehingga volume ekspor semakin kecil.
Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan itu, sejak Oktober 1990 Asahimas membangun pabrik unit dua dengan kapasitas tambahan 500 ton per hari. Pabrik yang diharapkan selesai tahun 1992 ini akan melipatgandakan kapasitas Asahimas jadi 1000 ton per hari. Jenis kaca yang dihasilkan mulai dari ketebalan 2 mm sampai 19 mm dengan desain dan teknologi yang masih diimpor dari Jepang. Dari seluruh produksi kaca Asahimas, sekitar 65 % di antaranya masih dipergunakan untuk kebutuhan kaca bangunan. Sedang untuk kebutuhan industri mobil, Asahimas mendirikan industri khusus, PT Asahimas Jaya Safety Glass. Yang disebut terakhir ini diarahkan memenuhi kebutuhan industri perakitan mobil di Indonesia, yang produksinya 270.000 unit pada 1991. Di samping itu, Asahimas sedang bernegosiasi dengan PT Purnomo Sejati Industrial, sebuah industri kaca di Surabaya. Diharapkan industri kaca patungan itu akan menambah kapasitas produksi kaca Indonesia sampai 500 ton per hari.
Majalah Glass International terbitan Inggris, yang menyebut Asahimas sebagai pionir industri kaca di negeri ini, memperkirakan pada tahun 1995 Indonesia akan jadi eksportir gelas terbesar di Asia Pasifik. Cold Rolling Mill Indonesia (CRMI) Ibarat orang melepas bara, baik investor asing maupun pihak swasta nasional berlomba melepas saham mereka dari PT Cold Rolling Mill Indonesia (CRMI). Karena itu pula dalam tujuh tahun saja, CRMI langsung berubah status dari PMA ke PMDN. Dan sejak Oktober 1991, CRMI, yang merupakan pabrik baja canai dingin ini, resmi menjadi BUMN di lingkungan Krakatau Steel. Ada apa? Sejak beroperasi pada tahun 1984, CRMI terus merugi. Pernah dalam satu tahun, pabrik ini tekor sampai 825 juta dolar. Utangnya pun terus membengkak. Gambaran suram ini menggoyahkan komitmen pemilik PT Kaolin Indah Utama (Liem Sioe Liong dan Ciputra) pada CRMI. Kaolin menguasai 40% saham CRMI, sementara Sestiacier S.A. dari Belgia menguasai 20%. Sejak tahun 1990, tahap demi tahap ketiga swasta itu mencoba melepas saham mereka. Pada akhir 1990, saham swasta asing dan nasional tinggal 15%.
Puncaknya adalah Oktober 1991. Semua saham mereka di CRMI, tandas tak bersisa. Caranya? Tak pernah jelas benar. Yang pasti, untuk menebus saham-saham tersebut, Krakatau Steel telah menyuntikkan modal tambahan sebesar 290 juta dolar plus mencari pinjaman baru sebanyak 560 juta dolar. Hasilnya, "Utang-utang masa lalu telah kami lunasi," kata Tungky Ariwibowo, Menteri Muda Perindustrian yang juga menjabat Dirut di sana. Belum lagi misteri alih saham swasta itu terungkap, Tungky mengumumkan bahwa CRMI berhasil melunasi semua utangnya akhir tahun lalu. Tak lupa dipaparkannya bahwa pada semester I 1991, CRMI berhasil meraih laba Rp 19 milyar.
Kabarnya, CRMI baru dapat memetik untung setelah memproduksi sebanyak 680 ribu ton -- 80% dari kapasitas terpasang, 850 ribu ton setahun. Target itu baru pada tahun 1990 bisa dicapai. Ada memang faktor yang memungkinkan CRMI bergerak lebih efisien. Dengan menjadi anak Krakatau dan tanpa ikut modal swasta, produk CRMI terbebas dari pajak penjualan dan PPN. Tapi dua keringanan itu nilainya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, terlalu kecil untuk membuat si canai dingin melaba dengan cepat. Lantas kenapa? Tungky pekan lalu, hanya berkomentar, "Masalah CRMI sudah beres. Pokoknya semakin majulah."
PT Inalum Jika Anda ingin mengetahui model kerja sama dengan swasta asing (Jepang) yang retak, Asahanlah proyeknya. Tepatnya, industri aluminium PT Inalum yang berlokasi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Di perusahaan ini, tiga tahun lalu, pernah terjadi perselisihan seru dan alot antara pihak Indonesia dan Nippon Asahan Alumunium. Kalau Menko Ekuin Radius Prawiro tak segera turun sebagai penengah, silang pendapat itu diperkirakan bisa merembet ke tingkat pemerintahan (Indonesia vs Jepang). Silang selisih ini memang sempat mengundang campur tangan para pejabat Jepang. Mereka sampai berulang-ulang mengingatkan agar pihak Otorita Asahan mengalah. Dan ini bukan peringatan sembarangan. Soalnya, pihak Jepang mulai mengaitkan perselisihan itu dengan besarnya pinjaman yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Untunglah "perang" ini tak berkepanjangan. Setelah Radius menengahi, soal pembagian hasil produksi (yang menjadi sebab munculnya perselisihan tersebut) bisa dimusyawarahkan. Artinya, pihak Jepang menyetujui penambahan alumunium bagian Indonesia sesuai dengan besarnya saham yang dikuasai, yakni 41% dari total produksi yang 190 ribu ton per tahun. Sisanya yang 59% merupakan bagian lima perusahaan Jepang (Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Showa Denko, dan Nihon Keikinzoku) yang menjadi pemegang saham asing dan tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium.
Tapi bukan hanya itu yang akhirnya disetujui kedua belah pihak. Dalam perjanjian berikutnya, awal 1989, Indonesia memperoleh kebebasan untuk mengekspor aluminium yang menjadi bagiannya. Padahal Indonesia sebelumnya hanya diperkenankan menggunakan jatahnya untuk keperluan dalam negeri. Dan kalaupun hendak mengekspor, diharuskan melalui Nippon Aluminium Asahan. Kini suasana di pabrik yang menelan investasi 2 milyar dolar itu sudah lama adem. Tapi dari sana bisa diperoleh pelajaran yang sangat berharga, terutama tentang betapa pentingnya sebuah perjanjian kerja sama yang rinci dan ketat. Liston P. Siregar dan Budi Kusumah
Puluhan karyawan koran Pelita mengadu ke DPR karena dipecat. WARTAWAN datang ke DPR untuk meliput, itu bukan berita. Tapi kalau wartawan datang ke DPR untuk melapor? Bisa dimengertilah kalau para anggota DPR Jumat pekan silam kaget tatkala sekitar 40 karyawan harian umum Pelita -- sebagian besar mengaku wartawan -- yang di-PHK-kan (pemutusan hubungan kerja) mengadu ke Fraksi Karya Pembangunan. Mereka dipimpin oleh Zulvan Z.B. Lindan (bekas Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian) dan Tengku A.K. Jacobi (bekas Pemimpin Redaksi) yang berbicara atas nama Dewan Karyawan Pelita. "Pengaduan dari kalangan pers ini merupakan kasus langka," kata Oka Mahendra, anggota F-KP, seusai menerima mereka. Menurut rombongan "langka" itu, 52 orang Pelita sudah tercatat dalam daftar PHK. Sejak Juni lalu, satu per satu, 30 orang telah diundang ke rumah Pemimpin Umum Pelita, Abdul Gafur, dan kemudian menerima surat keputusan PHK. Jumlahnya mungkin bakal bertambah karena, "Direksi hanya akan menyisakan 100 karyawan, sedangkan jumlah yang ada sekarang 253 orang," kata Zulvan.
Kemelut yang melanda koran yang terbit sejak 1974 itu, menurut mereka, mulai terasa pertengahan tahun silam. Ketika itu Pelita memperoleh suntikan dana Rp 4 milyar dari Abdul Gafur, pengusaha Aburizal Bakrie, dan Fadel Muhammad. Masuk pula puluhan wartawan dari berbagai media massa. Terhitung sejak 1 Oktober 1990, Pemimpin Umum Pelita dipegang oleh Abdul Gafur, dan kemudian Azkarmin Zaini menjabat kursi Pemimpin Redaksi, yang sebelumnya diduduki A.K. Jacobi. Manajemen baru itu diharapkan mampu menaikkan oplah. Tapi, nyatanya, menurut Zulvan, justru merosot. Tiras Pelita saat ini, katanya, hanya 37 ribu eksemplar. Padahal, dahulu mencapai 40 ribu. "Untuk periode Januari-Mei 1991 rugi sekitar Rp 1,5 milyar," katanya. Zulvan kemudian membandingkan dengan kondisi keuangan ketika Akbar Tandjung (sekarang Menpora) masih duduk sebagai pemimpin umum. Untuk periode Januari-Agustus 1990, misalnya, Pelita memperoleh laba sekitar Rp 184 juta.
Kerugian, kata Zulvan, terjadi karena pimpinan salah mengantisipasi dan mengambil keputusan terhadap berbagai masalah. Misalnya, penghamburan biaya untuk membeli komputer dan merekrut karyawan baru. Dahulu, jumlah karyawan hanya 183 orang, sekarang 253. Betulkah tuduhan Zulvan itu? Ketika dihubungi, Gafur dan Azkarmin menolak menjawab. Begitu pula Fadel Muhammad. "Nanti saya akan ngomong di konperensi pers," kata Abdul Gafur kepada TEMPO. Namun, menurut sebuah sumber, pemecatan itu sesuai dengan komitmen yang disepakati sejak adanya manajemen baru. Siapa saja, karyawan baru atau lama, yang tidak sesuai dengan irama kerja manajemen baru akan dikeluarkan. Ternyata, sampai sembilan bulan, mereka yang dipecat dianggap tidak memenuhi syarat. "Bahkan, ada yang masuk hanya tiga hari dalam seminggu," katanya. Sumber itu juga membantah bahwa sebagian besar yang dipecat adalah wartawan. "Paling-paling wartawannya cuma delapan orang," katanya. Dia juga membantah bahwa manajemen lama pernah meraih untung. Ketika diambil alih, Pelita menanggung utang Rp 1,2 milyar. "Separonya dilunasi Pak Gafur," katanya. Oka Mahendra berjanji akan membantu menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Namun, ia tak menyalahkan bila kasus ini dibawa ke pengadilan. "Kami memang siap untuk meneruskannya ke pengadilan," ujar Zulvan. Priyono B. Sumbogo, Ardian Taufik Gesuri dan Ivan Haris
DAVID Copperfield, pesulap ulung Amerika itu, ternyata masih bersembunyi di Jakarta. Di mana? Setiap Rabu malam di 125 ribu rumah penduduk di seputar Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) yang memiliki dekoder RCTI. Dan mulai 24 Agustus 1990 nanti, membengkak di setiap pesawat TV di wilayah yang sama, tanpa perlu dekoder RCTI lagi. Tinggal pilih saluran 43 UHF, lalu hadirlah "pentas dunia di rumah Anda" -- slogan RCTI.
Keputusan pencabutan dekoder RCTI ini merupakan peristiwa penting. Betapa tidak. Menteri Penerangan Harmoko sampai tiga kali mengemukakannya. Pertama kali di DPR, 11 Juli lalu. Tiga hari kemudian, Menteri menegaskan di Bina Graha, bahwa Kepala Negara sudah menyetujui RCTI tanpa dekoder. Dan Sabtu pekan lalu, dalam sambutannya pada penandatanganan kerja sama antara TVRI dan PT Televisi Pendidikan Indonesia, sekali lagi Menteri Harmoko bicara soal pencabutan dekoder itu.
Mengapa begitu penting? Karena, dengan pencabutan ini, peta bisnis pertelevisian Indonesia akan berubah. Persaingan antara televisi pemerintah dan swasta akan makin tajam. Sejak Presiden Soeharto meresmikan mengudaranya RCTI pada 24 Agustus 1989, TVRI tak lagi memegang monopoli tontonan di layar kaca. Iklan yang haram di TVRI menjadi leluasa di RCTI. Dan tanpa dekoder -- iurannya Rp 15 ribu, Rp 20 ribu, atau Rp 30 ribu sebulan -- pemirsa RCTI ditaksir melonjak deras jadi sekitar 6 juta orang. Diperkirakan, TV swasta itu bakal kebanjiran iklan, dan dengan sendirinya mabuk duit. Serunya persaingan ini bukan hanya lantaran RCTI mencabut dekoder di wilayahnya. Tapi juga karena "pertempuran" akan merata ke seluruh Indonesia. Sebentar lagi ada RCTI Bandung. Di Surabaya ada Surabaya Centra Televisi (SCTV). Kemudian sebuah Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum (SPTSU) di Denpasar. Bahkan, sesuai dengan SK Menpen No. 111/90, di setiap ibu kota provinsi RI sekarang ini boleh ada sebuah badan swasta yang mendirikan stasiun televisi.
Itu jelas merupakan lahan bisnis baru yang menarik bagi para konglomerat. Sebab, untuk punya sebuah stasiun televisi, paling tidak harus punya modal minimal US$ 90 juta atau sekitar Rp 150 milyar -- seperti modal awal RCTI. "Surabaya kan pasarnya sangat potensial, setelah Jakarta. Maka, kita bangun TV swasta di sini," kata Mohammad Noer, 72 tahun, bekas Gubernur Jawa Timur, yang duduk sebagai komisaris SCTV. Selain Pak Noer, komisaris SCTV lainnya adalah konglomerat dan raja semen Sudwikatmono serta Dirut PT Multi Bintang Indonesia Tanri Abeng. "Yang terbanyak sahamnya Pak Sudwikatmono. Saya dan Tanri Abeng sebagai pengawas saja," ujar Pak Noer, yang juga kita kenal sebagai salah seorang perintis berdirinya Stasiun TVRI Surabaya. Kabarnya, kelompok inilah yang memodali SPTSU di Denpasar. Sedangkan SPTSU di Bandung jelas milik RCTI, jadi sebut saja RCTI Bandung.
Sementara itu, yang nanti ada di Medan diintai oleh antara lain Bakrie Brothers. Namun, Aburizal Bakrie, bos Bakrie Brothers, tampaknya masih ingin menghitung-hitung dulu untung ruginya. Ical, panggilan Aburizal Bakrie, agaknya memang perlu menyimak pengalaman Bambang Trihatmojo dari Bimantara Group, yang memodali RCTI. Bisnis dengan modal Rp 150 milyar ini urusan jangka panjang. Kalau RCTI merugi pada setahun atau dua tahun pertama, masih wajar. Dulu pada awalnya RCTI memang sudah merindukan mengudara tanpa dekoder. Alasannya, dengan dekoder pemirsa akan terbatas dan iklan seret. Namun, Deppen ketika itu menganggap siaran terbatas perlu diadakan, agar iklan yang ditayangkan tak merasuk ke desa-desa yang dampaknya mendorong pola hidup konsumtif. Caranya, ya, pakai dekoder. Pada tahun pertama, RCTI bisa menjaring 70 ribu dan terus berkembang hingga 125 ribu. Untuk sebuah dekoder, RCTI mengeluarkan US$ 300. Jadi, seluruh investasi dekoder mencapai US$ 35 juta atau hampir Rp 65 milyar. Namun, sampai dicabutnya dekoder 24 Agustus 1990 ini, RCTI sudah mampu menutup biaya itu dari uang yang masuk.
"Dekoder mau dipertahankan atau dilepas, kami sudah tidak merugi lagi," ujar sebuah sumber TEMPO di RCTI. Dari 125 ribu pelanggan, masuk iuran sekitar Rp 2,25 milyar sebulan. Sedang dari iklan masuk Rp 12 milyar. Total paling tidak uang masuk Rp 14,25 milyar setiap bulan. Urusan RCTI sekarang adalah bagaimana dan berapa lama modal awalnya akan kembali. Kalau dekoder dipertahankan, dan target pelanggan sebesar 300 ribu pada 1991 tercapai, break even point (BEP) alias titik impas RCTI akan dicapai pada tahun ketiga. Perhitungan ini juga sudah mencakup iuran RCTI Rp 12 milyar yang harus disetorkan ke Yayasan TVRI -- di tahun pertama Rp 2 milyar, lalu Rp 4 milyar, dan Rp 6 milyar. Ini kalau biaya produksi RCTI dihitung sebesar US$ 2.000 per jam (biaya permanen) ditambah US$ 500-800 (biaya programa) untuk setiap materi yang ditayangkan per jam. Sebagian besar untuk sewa film-film asing atau merelai siaran langsung dari luar negeri serta sebagian kecil ongkos membuat produksi sendiri.
Berapa lama modal RCTI akan kembali di zaman decoderless? "Susah saya katakan kapan kita mencapai BEP," kata Presiden Direktur RCTI, J.P. Soebandono. Pasalnya, ongkos produksi RCTI diperkirakan juga akan melesat naik. Biaya programa atau singkatnya sewa film asing ditaksirnya bisa naik sampai empat kali lipat, sejalan dengan meningkatnya jumlah pemirsa. Sementara itu, Soebandono belum melihat derasnya iklan masuk. Sebab, sesuai dengan SK Menpen No. 111/90 tadi, iklan harus produksi dalam negeri dan diperagakan oleh artis Indonesia. Jadi, biro-biro iklan pasti butuh waktu sebelum masuk ke RCTI. Kerepotan RCTI lainnya adalah mengurus 125 ribu dekoder yang ditarik. Mau diapakan? "Belum ada alternatif yang pasti. Jadi, sudah kami siapkan empat kontainer besar untuk menampungnya," ujar J.P. Soebandono. Ada terbersit gagasan untuk suatu ketika memakai dekoder tadi untuk semacam TV kabel seperti di AS. Tapi entah kapan ini terwujud.
Jangan lupa, untuk mengembalikan 125 ribu dekoder ke masyarakat -- sebuah dekoder dihargai Rp 75 ribu -- RCTI butuh dana sekitar Rp 9,3 milyar. Ini akan menyedot dana RCTI dan membuat baliknya modal makin lama. Tapi sebenarnya ada lahan pengganti lain yang dilirik RCTI. Dari anggaran iklan semua perusahaan di Indonesia sebesar Rp 400 milyar, RCTI menargetkan bisa meraih Rp 64 milyar. "Bagaimanapun juga, lebih menguntungkan tanpa dekoder," kata Direktur Teknik RCTI Alex Kumara memastikan. Karena tanpa dekoder, tarif iklan RCTI bisa lebih bersaing. Ambil contoh tarif untuk kategori I, yang diputar di saat prime time (biasanya menjelang siaran berita). Dulu tarifnya Rp 2,49-4,05 juta per 30 detik. Dengan tarif baru, mulai berlaku 1 September 1990, RCTI memukul Rp 5,3 juta untuk kategori prime time yang sama. Namun, masih ada tarif tambahan sebesar Rp 2,2 juta kalau si pemilik produk bersedia barangnya diiklankan di Surabaya Centra Televisi. Jadi, harga seluruh paket iklan itu adalah Rp 7,5 juta. Andai kata sebuah produk cuma mau diiklankan di satu stasiun, tarif di atas ditambah 15 persen.
Tampaknya, dalam urusan iklan ini, RCTI yang markasnya di jantung bisnis Indonesia tampil sebagai price leader. Sebagai patokan harga untuk televisi swasta yang lain. Apalagi kalau tahun depan RCTI Bandung mulai mengudara, posisi bisnis iklan RCTI akan makin kuat. Sebab, rencananya, pemasang iklan di Jakarta otomatis akan melihat produknya diiklankan juga di Bandung. Stasiun RCTI Bandung tampaknya paling lambat awal 1991 akan dibuka, mengingat biaya pendiriannya relatif murah, "cuma" Rp 10 milyar. Yang akan lebih dahulu mengudara tentunya SCTV. Dari stasiunnya di kawasan Darmo Satelit, SCTV akan menjangkau daerah Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Sidoarjo-Surabaya-Lamongan), yang berada dalam radius 80 km -- sesuai dengan SK Menpen. Namun menurut Mohammad Noer, setelah siaran percobaan, daya pancar SCTV ternyata lebih bagus. Daerah seperti Pamekasan dan Banyuwangi, lebih dari 200 km dari Surabaya, ternyata juga bisa dijangkau. Dan ini diharapkan bisa mendatangkan iklan lebih banyak. "Untuk perkenalan, sejak 25 Agustus ini sampai 1 September, iklan digratiskan," ujar Pak Noer lagi. Rencana siaran -- setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 24.00 dan Minggu sejak 12.00 sampai 24.00 -- kabarnya mengalami penundaan sampai akhir Agustus.
Untuk sementara, SCTV akan "mengimpor" siaran-siaran RCTI. Nah, ini duit lagi buat RCTI. Noer optimistis, investasi grupnya yang bernilai Rp 150 milyar itu akan kembali setelah lima tahun. Minat kaum pengusaha rupanya masih berkobar-kobar melihat "sukses" RCTI. Tapi bagaimana minat masyarakat terhadap televisi swasta? Sebuah penelitian Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip Semarang mengungkapkan bahwa 83,81 persen penduduk Semarang mengharapkan adanya televisi swasta di ibu kota Jawa Tengah itu. Cuma, pengumpulan pendapat ini hanya melibatkan 450 orang responden dan yang dipilih mayoritas warga Semarang dari golongan penghasilan menengah ke atas. Dan, ini penting, yang diteliti adalah orang-orang yang sudah memiliki TV warna. Karena, mereka dianggap calon pelanggan serius TV swasta.
Yang luput dari penelitian ini adalah orang-orang di desa, yang cuma nonton TV di balai desa atau di tempat pak lurah. Mereka sebenarnya pemirsa penting televisi swasta. Karena, seperti halnya nanti SPTSU di Bali. Dengan radius pancar 8 km, artinya seluruh Bali, termasuk desa-desanya, akan terliput. Lantas bagaimana mencegah pola hidup konsumtif akibat iklan gemerlap televisi swasta? Kini RCTI dan SCTV, misalnya, tampil dengan acara 90 persen hiburan dan 10 persen lainnya siaran pendidikan, siaran berita, atau lainnya. Bagaimana membuat agar para petani dan anak-anak sekolah di pelosok sana tak terus nongkrong di depan TV, nonton Madonna berbusana sexy? Siaran pendidikan, yang rencananya akan dimulai pada Januari 1991, diharapkan akan bisa menolong menggiatkan minat belajar. Dalam siaran yang dikelola PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) itu -- yang dirutnya adalah Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana -- akan ditayangkan berbagai program pendidikan selama empat jam sehari, mulai pukul 12 siang. Untuk sementara, sebelum TPI punya stasiun di TVRI akan jadi semacam "bapak angkat yang menyediakan semua perangkat kerasnya. Yang harus diingat, siaran pendidikan itu juga akan memasukkan iklan, kendati kabarnya sangat selektif. "Pokoknya, iklannya harus bersifat mendidik, misalnya iklan susu dan alat-alat sekolah," ujar Mbak Tutut, seusai penandatanganan kerja sama antara TPI dan TVRI, Sabtu pekan lalu.
Kehadiran televisi swasta memang menarik sekaligus mengundang polemik. Di Amerika sana, sebagai contoh, televisi swasta banyak dikritik karena dianggap cuma menyuarakan suatu golongan masyarakat. Tapi di Indonesia, kita sebenarnya bisa berharap banyak. Dialog ekonomi dan politik, misalnya seperti tampilnya S.K. Trimurti, Cosmas Batubara, dan Haryono Isman di RCTI pada Jumat lalu, terasa lebih "hidup" dan terang-terangan dibanding dialog serupa di TVRI. Karena tak terlalu berat beban menyampaikan slogan-slogan pembangunan, awak TV swasta berpeluang tampil lebih lugas dan jujur. Tetapi tanpa saingan -- kecuali TVRI, kalau itu bisa disebut saingan -- masih akan tinggikah semangat TV swasta untuk menyuguhkan siaran-siaran yang bermutu prima kelak? Karena, bagaimanapun mutu siaran itu nanti, toh iklan tetap mengalir. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan RCTI dan lain-lainnya tetap berada di jalan yang lurus. Toriq Hadad, Moebanoe Moera, Priyono B. Sumbogo, dan Jalil Hakim
DI Mataram, Lombok, sebidang tanah sudah dipagari spanduk bertuliskan: "Di sini akan didirikan Bank Danamon". Pengamat yang tekun akan segera mengetahui, inilah langkah lanjut sesudah Danamon membuka cabang di Dili (Timor Timur) dan Irian Jaya. Sedemikian pesatnya ekspansi Danamon hingga tampaknya hanya Lippobank dan BRI yang bisa menandingi bank milik Usman Atmadjaja itu. Dalam skala yang lebih kecil dan tidak mencolok, langkah ekspansi Danamon banyak diikuti oleh bank swasta lainnya, termasuk yang berada di papan menengah dan bawah.
Ekspansi yang menggebu ternyata merupakan strategi jangka pendek yang banyak dianut oleh para bankir di negeri ini, terutama sejak Pakto diberlakukan, Oktober 1988. Pakto sudah bagaikan pintu air yang tiba-tiba diangkat, sehingga memberi keleluasaan bagi para pemilik modal untuk mendirikan sebanyak mungkin bank baru. Kelonggaran dalam izin mendirikan bank juga dimanfaatkan oleh grup-grup besar, yang selama ini beroperasi tanpa memiliki bank sendiri. Berturut-turut muncul Risjad Salim International Bank, Nusa Bank (milik grup Bakrie), Jaya Bank dari grup Pembangunan Jaya, dan Modern Bank. Raja rotan Bob Hasan, selain membeli saham Bank Umum Nasional, juga mendirikan beberapa BPR (bank perkreditan rakyat) yang tersebar di Jawa. Juga tak ketinggalan, beberapa pengusaha raksasa daerah seperti Gudang Garam, Sampoerna, dan Ometraco.
Tak kurang menarik adalah ekspansi yang dilakukan papan bawah, seperti yang terlihat di Yogyakarta belum lama ini. Seorang yang tadinya mengelola radio siaran tiba-tiba mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Redjo Bhawono (BPR-RB). Bank yang beroperasi sejak Februari lalu dengan modal cuma Rp 50 juta itu ternyata berkembang pesat. Menurut Direktur BPR-RB, Wiwoho P.S., 58 tahun, bank yang berkantor di Gang Pandeka Sakti, Jalan Kaliurang Km 8, Yogya, kini sudah memiliki aset Rp 122 juta. Adapun nasabah BPR-RB yang sudah mengambil kredit pada akhir Juni 1990 berjumlah 189 orang, yang rata-rata meminjam Rp 500.000. BPR-RB menerima simpanan minimal Rp 1.000 dan memberikan bunga 1,25% per bulan. Nasabah yang terjaring berjumlah 225 orang, yang menabung rata-rata Rp 45.000. "Nasabah kami adalah kalangan menengah ke bawah yang umumnya bakul (pedagang) kecil. Mana mereka mau masuk bank besar yang dilayani orang berdasi?" kata Dirut BPR-RB, A. Yudharmanto. Itulah barangkali penyebab utama, mengapa BPR-RB sulit mengumpulkan deposito. Sampai pertengahan Juli, bank itu baru bisa mengumpulkan deposito sekitar Rp 50 juta dari 17 orang.
Tapi bahwa BPR-RB bisa tumbuh, jelas hal itu membuktikan bahwa masih ada lahan yang bisa digarap oleh "putra daerah", kendati pemodal besar dari Jakarta telah dengan agresif menyerbu ke seantero provinsi. Dan yang berada paling depan adalah Lippobank serta Bank Danamon. Lippobank, sebelum Pakto, cuma mempunyai 17 cabang (waktu itu masih bernama Bank Perniagaan Indonesia). Setelah BPI merger dengan Bank Umum Asia (BUA) dan jadi Lippobank, bank yang diotaki Mochtar Riady ini langsung melakukan ekspansi gencar, yang memuncak pada enam bulan terakhir ini. Direksi Lippobank pekan lalu mengungkapkan, cabang mereka sudah mencapai 140 buah. Presdir Lippobank, James Riady, menyatakan bahwa dalam gerak ekspansi itu, Lippo tidak main pancang saja. "Kami sebenarnya hanya mengikuti gerak perusahaan-perusahaan nasabah kami. Ke mana gerak usaha mereka, ke situ kami ikut membuka cabang. Bila semula di Jakarta, lalu ke Citeureup, kami ikut. Begitu pula nasabah di Surabaya, kalau memperluas usaha ke Malang, kami ke situ juga," tutur James.
Summa Bank, milik Edward Soeryadjaya yang belum lama ini mengikat kerja sama dengan NU, memperluas jaringannya dari 15 menjadi 36 cabang. Bahkan, akhir tahun ini, jumlah cabangnya akan ditingkatkan sampai 50. Ini diungkapkan oleh seorang direktur Bank Summa, Aninda Sarjana. Dan semua itu tentu memerlukan investasi yang tak sedikit, apalagi setiap cabang ditargetkan memiliki aset Rp 35 milyar. Melebihi Lippo dan Summa adalah Danamon. Sebelum Pakto, Danamon baru memiliki lima cabang. Tapi Juli ini -- berarti kurang dari dua tahun -- bank itu sudah mekar dengan 90 cabang. Bahkan lahan yang diperkirakan kurang subur, seperti Tim-Tim dan Ir-Ja, juga diterjuni oleh Danamon. Menurut Jusuf Arbianto, Direktur Pelaksana Bank Danamon, pembukaan cabang di dua ibu kota provinsi termuda itu lebih bersifat promosi. "Uang di sana tidak kami sedot ke pusat, tapi justru kami membawa kue ke situ," katanya, sedikit berpromosi. Meski Danamon juga berupaya mengajak investor dari Jawa ke daerah, Jusuf tak membantah bahwa cabang Danamon juga menyedot nasabah bank setempat, baik swasta maupun pemerintah. Tapi diakuinya juga bahwa nasabah Danamon sendiri bisa kena sedot bank lain. Ketika Danamon baru masuk ke Palembang, misalnya, banyak pengusaha setempat menjadi nasabah. Tapi, setelah Lippo dan BCA menyerbu ke sana, tak sedikit nasabah Danamon yang lari.
Banyak peminat, memang, yang mengerubuti Palembang. Melihat prospeknya yang cerah sebagai salah satu pusat industri yang baru, Bank Duta juga bergegas ke sana -- bahkan sekaligus membuka dua cabang. "Nasabah kami cukup banyak di sini. "Antara peminjam dan penabung, lebih banyak penabungnya," kata Azwir, pimpinan salah satu cabang Bank Duta di Palembang, tanpa merinci lebih jauh. "Nasabah di sini banyak. Pangsa pasar sangat luas," kata Dirut BPD (Bank Pembangunan Daerah) Sumatera Selatan, H.M. Daud Nadjari, ketika ditanya pendapatnya tentang ekspansi bank-bank dari Jakarta. Bank yang kini mempunyai cabang di delapan kabupaten, satu kota madya, dan satu kota administratif ini akhir bulan lalu memiliki 4.500 debitur, 3.500 giro, dan 5.000 deposan. Bank-bank cabang dari Jakarta dianggap Daud sebagai motivator bagi bank-bank daerah untuk meningkatkan pelayanan. Itu sebabnya, BPD Sum-Sel bergegas menata interior kantornya, menempatkan personel yang terampil, dan memperkenalkan produk-produk modern, antara lain Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah).
Invasi bank papan atas dari Jakarta ternyata tak sampai menggencet bank lokal di Surabaya. Ambil contoh Bank Karman (singkatan Bank Karya Aman), yang berkantor pusat di Jalan Kembang Jepun. Kini asetnya sudah mencapai Rp 111 milyar. Pemekaran Bank Karman terjadi sejak Pakto -- kini sudah punya 10 cabang di Jawa Timur, plus satu cabang di Jakarta. Akhir bulan lalu, presdirnya, Tjahjono Goenadi, S.H., pergi ke Bali untuk mempersiapkan pembukaan cabang di Singaraja. G.N. Okayana, Direktur Bank Pasar Pelita Kentjana di Denpasar, yang juga menjabat Sekretaris Perkumpulan BPR Bali, melihat betapa invasi bank-bank besar dan Jakarta telah membawa dampak positif. "Kehadiran mereka memaksa kami memperbaiki diri biar tetap hidup," kata Okayana.
Di pihak lain, deregulasi lewat Pakto dirasakan mempersempit ruang gerak bank pemerintah. Ini dikatakan Dirut BRI (Bank Rakyat Indonesia) Kamardy Arief. Pemekaran dari Jakarta ke daerah, serta lahirnya bank-bank baru di lokasi yang sama, menyebabkan pangsa pasar BRI tergerogoti. Hal itu terlihat pada jumlah simpanan (titipan dana masyarakat di bank). Sebelum Pakto, BRI menguasai 15,04% pangsa simpanan. Tapi pada akhir 1989, pangsa simpanan BRI tinggal 12,64%. Kamardy berpendapat, hal itu wajar sebagai dampak Pakto. Yang penting, "Prinsip kami BRI tidak boleh merugi," tuturnya tegas. BRI memang masih terus meningkatkan pengumpulan dana masyarakat, hanya laju pertumbuhannya menyusut. Tahun 1988, titipan dana di BRI masih bertambah Rp 1.380 milyar atau meningkat 44,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi setahun kemudian (1989), kenaikan itu hanya Rp 1.363 milyar atau 30%. Padahal, BRI tak kurang gencar berekspansi. Dalam setahun setelah Pakto, BRI berhasil menambah 180 unit desa, hingga seluruhnya menjadi 3.621 unit. Jumlah itu masih dua kali lebih banyak dibanding Danamon, yang mencatat 90 cabang pada kurun waktu yang sama. Yang agak sulit diukur adalah kenaikan minat menabung orang daerah, suatu hal yang juga merupakan tujuan utama Pakto. Max Wangkar dan Bambang Aji
